TNI AL Evakuasi Warga Terjebak Banjir di Sesetan Denpasar, Prioritaskan Lansia dan Anak-anak
DENPASAR Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Banjir Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bali bergerak cepat mengevakuasi warga yang ter
PERISTIWA
JAKARTA -Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menegaskan bahwa kasus Harun Masiku sama sekali tidak terkait dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal ini ditegaskan oleh Said berdasarkan pengamatannya sebagai elite DPP PDIP selama ini.
“Kami tidak perlu berspekulasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ibu Ketua Umum,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).
Said mengimbau semua pihak untuk tidak menggiring opini yang melampaui proses hukum. Ia menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dijaga berdasarkan hukum, bukan kekuasaan atau pengadilan opini.
Menurut Said, jika kehidupan berbangsa terus diramaikan dengan polemik yang tidak proporsional, urusan hukum dapat terganggu. Ia juga menyebut bahwa ketidakpastian hukum dapat memberikan persepsi negatif di mata rakyat dan pelaku pasar.
“Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik,” lanjutnya.
Said juga menyoroti situasi ekonomi Indonesia yang penuh tantangan di tengah masyarakat kelas menengah yang tertekan dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menambahkan bahwa pasar menantikan arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait kebijakan ekonomi.
Said meminta agar penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak dijadikan pengadilan opini yang melebar. Ia menegaskan bahwa Hasto telah menunjukkan sikap patuh terhadap hukum dengan selalu hadir dalam setiap pemanggilan KPK.
“Mas Hasto telah membuktikan kepatuhan terhadap hukum dengan menghadiri semua panggilan KPK. Jangan sampai ada framing yang merusak marwah hukum kita,” tegas Said.
Di sisi lain, Said berharap KPK bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan dari intervensi politik agar marwah negara hukum tetap terjaga. Menurutnya, tudingan bahwa ada intervensi politik dalam proses hukum Hasto harus dijawab dengan tegas oleh KPK untuk menjaga kredibilitasnya
(N/014)
DENPASAR Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Banjir Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bali bergerak cepat mengevakuasi warga yang ter
PERISTIWA
LABUSEL Personel TNI dari Kodim 0209/LB menuntaskan perbaikan Jembatan Gantung Perintis sepanjang 57 meter di Dusun Patihe Jae, Desa Sam
NASIONAL
HUMBAHAS Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima opini dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penilaian maladministrasi peny
PEMERINTAHAN
KARO Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo terus memperkuat konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strat
PEMERINTAHAN
PANDAN Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP., mewakili Bupati Masinton Pasaribu, SH, MH
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerint
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 menghadirkan gagasan strategis dalam pengembangan ekosistem film pendek Indonesia.
SENI DAN BUDAYA
NIAS SELATAN Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan menilai PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) dan PT Tel
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 di Gedung Presisi, Selasa (24/2/2026), sebagai forum strategis untuk men
NASIONAL
DENPASAR Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Bali pada Selasa (24/2/2026) menyebabkan genangan air di sejumlah titik,
PERISTIWA