Salah satu pemicu utama aksi ini adalah kebijakan pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan berdampak langsung pada ribuan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang mengandalkan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi.
"Akan banyak teman-teman kami yang terancam putus kuliah hanya karena alasan efisiensi anggaran," tegas Satria.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan populis pemerintah yang dianggap tidak berbasis kajian mendalam. Mereka menuntut evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai kebijakan lainnya yang dinilai belum memiliki perencanaan matang.
Tuntutan Mahasiswa
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
NIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Pemerintahan
MEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
Pendidikan
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
