Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar oleh sekelompok mahasiswa di Jakarta memprotes kebijakan Pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan Masa Bela Negara (MBG). Para demonstran mengkritik beberapa kebijakan yang dinilai mengancam masa depan generasi muda dan mengabaikan aspirasi mereka. Mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut bisa merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Pada aksi yang berlangsung di depan Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (18/2/2025), mahasiswa mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang dianggap memaksakan program MBG kepada generasi muda, serta kekhawatiran mereka akan dampak jangka panjang terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia di Indonesia. Para peserta demo juga membentangkan berbagai poster dengan tulisan 'Indonesia Gelap', yang mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap arah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Menanggapi aksi tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan tanggapan keras. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di tempat terpisah, Mensesneg Pratikno menanggapi aksi mahasiswa dengan mengatakan, "Tolong pelajari lagi sejarah. Kita sedang membangun bangsa ini dengan cara yang benar dan kita tidak perlu takut terhadap pembelaan negara yang ada."
Pernyataan Pratikno tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, yang menilai bahwa pemerintah harus lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat, serta menjelaskan lebih rinci mengenai kebijakan-kebijakan yang tengah diterapkan. Aksi ini tidak hanya menjadi momen protes terhadap kebijakan MBG, tetapi juga menjadi simbol keresahan banyak kalangan terkait isu kebebasan akademik dan hak politik di Indonesia.
Aksi mahasiswa ini diwarnai dengan orasi dari perwakilan organisasi mahasiswa yang menyuarakan kecaman terhadap kebijakan MBG dan mengajak masyarakat untuk terus mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Mereka juga menyerukan kepada pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan setiap kebijakan yang dapat mempengaruhi generasi penerus bangsa.
Sementara itu, pemerintah melalui Mensesneg Pratikno menegaskan bahwa MBG merupakan program yang dimaksudkan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan dalam rangka memperkuat nasionalisme generasi muda. Namun, ia juga menyarankan agar semua pihak berkomitmen untuk memahami tujuan dari kebijakan ini secara keseluruhan.
Polemik seputar kebijakan MBG dan demonstrasi mahasiswa ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang, dengan berbagai pihak mengharapkan adanya dialog yang konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah untuk mencapai kesepahaman bersama.
(sr/n14)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN