Nama Kajari Medan Terseret Dugaan Pemerasan Kontraktor, Kejati Sumut Tunggu Klarifikasi NTT
MEDAN Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, ikut disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar oleh sekelompok mahasiswa di Jakarta memprotes kebijakan Pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan Masa Bela Negara (MBG). Para demonstran mengkritik beberapa kebijakan yang dinilai mengancam masa depan generasi muda dan mengabaikan aspirasi mereka. Mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut bisa merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Pada aksi yang berlangsung di depan Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (18/2/2025), mahasiswa mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang dianggap memaksakan program MBG kepada generasi muda, serta kekhawatiran mereka akan dampak jangka panjang terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia di Indonesia. Para peserta demo juga membentangkan berbagai poster dengan tulisan 'Indonesia Gelap', yang mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap arah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Menanggapi aksi tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan tanggapan keras. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di tempat terpisah, Mensesneg Pratikno menanggapi aksi mahasiswa dengan mengatakan, "Tolong pelajari lagi sejarah. Kita sedang membangun bangsa ini dengan cara yang benar dan kita tidak perlu takut terhadap pembelaan negara yang ada."
Pernyataan Pratikno tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, yang menilai bahwa pemerintah harus lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat, serta menjelaskan lebih rinci mengenai kebijakan-kebijakan yang tengah diterapkan. Aksi ini tidak hanya menjadi momen protes terhadap kebijakan MBG, tetapi juga menjadi simbol keresahan banyak kalangan terkait isu kebebasan akademik dan hak politik di Indonesia.
Aksi mahasiswa ini diwarnai dengan orasi dari perwakilan organisasi mahasiswa yang menyuarakan kecaman terhadap kebijakan MBG dan mengajak masyarakat untuk terus mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Mereka juga menyerukan kepada pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan setiap kebijakan yang dapat mempengaruhi generasi penerus bangsa.
Sementara itu, pemerintah melalui Mensesneg Pratikno menegaskan bahwa MBG merupakan program yang dimaksudkan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan dalam rangka memperkuat nasionalisme generasi muda. Namun, ia juga menyarankan agar semua pihak berkomitmen untuk memahami tujuan dari kebijakan ini secara keseluruhan.
Polemik seputar kebijakan MBG dan demonstrasi mahasiswa ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang, dengan berbagai pihak mengharapkan adanya dialog yang konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah untuk mencapai kesepahaman bersama.
(sr/n14)
MEDAN Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, ikut disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 y
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL