Mantan Aktivis Soal Indonesia Gelap: Beasiswa Aman, Mahasiswa Harus Objektif!

JAKARTA -Aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" pecah di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Jakarta, pada Senin (17/2/2025). Ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah kekhawatiran mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diduga berdampak pada beasiswa, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta tunjangan kinerja (tukin) dosen yang tidak dibayarkan.

Namun, mantan aktivis BEM SI, Fauzan Irvan, menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan beasiswa, kenaikan UKT, maupun penghentian tukin dosen.

"Sebenarnya, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco telah menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa, kenaikan UKT, serta tidak dibayarkannya tukin dosen," ujar Fauzan pada Selasa (18/2/2025).

Meski demikian, Fauzan mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran tukin dosen guna menenangkan mahasiswa. "Saya berharap tukin dosen segera dibayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram," tambahnya.

Mahasiswa Diminta Tetap Kritis dan Objektif

Sebagai mantan Presiden BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tahun 2018, Fauzan juga menegaskan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam mengawal kebijakan negara. Namun, ia menekankan bahwa mahasiswa juga harus mendukung program pemerintah yang sudah dikoreksi dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

"Mahasiswa memang harus kritis terhadap keadaan bangsa, namun di sisi lain, apabila program pemerintah bagus dan kekeliruannya sudah dikoreksi, maka harus didukung juga," ujarnya.

Aktivis Reformasi 1998 dari ITB, Khalid Zabidi, turut memberikan pandangan bahwa mahasiswa harus objektif dalam menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan lebih dari 100 hari. Menurutnya, pemerintahan masih dalam tahap awal evaluasi kebijakan.

"Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari lebih menjabat dan telah melakukan berbagai kebijakan pro-rakyat serta terobosan dalam berbagai sektor," kata Khalid yang juga merupakan kader Partai Golkar.

Ia menambahkan bahwa kemarahan mahasiswa kemungkinan besar disebabkan oleh kegagalan komunikasi publik pemerintah dalam menyampaikan substansi dan manfaat dari program yang sedang dijalankan.

"Bisa jadi, kemarahan mahasiswa ini karena kegagalan komunikasi publik pemerintah, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai program pemerintahan Prabowo," tegas Khalid.

Istana Tegaskan Beasiswa dan BOPTN Tidak Dipotong

Pihak Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Hasan menegaskan bahwa tidak ada pengurangan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) maupun bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

"Presiden tegas sekali soal ini. Biaya operasional perguruan tinggi negeri, KIP Kuliah, dan segala bentuk bantuan pendidikan sama sekali tidak boleh dikurangi," ujar Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Hasan juga membantah informasi yang menyebutkan adanya pemotongan anggaran untuk program KIP Kuliah. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar anggaran tersebut tetap aman dan tidak mengalami pengurangan.

"Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan," tegas Hasan.

Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih menjadi elemen kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Dengan klarifikasi dari pemerintah, diharapkan mahasiswa dan publik dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas terkait kebijakan anggaran pendidikan.

(tb/a)