Brebes Kehilangan Rp 109 Miliar: Akibat Efisiensi Anggaran, Proyek Jalan Terancam Batal

JAWA TENGAH -Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 109 miliar dari pemerintah pusat sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Brebes, Edi Kusmartono, mengungkapkan bahwa pengurangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 83 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) fisik sebesar Rp 26 miliar.

"Total pengurangan mencapai Rp 109,49 miliar, yang diambil dari anggaran perbaikan jalan, jalan pertanian, kawasan pangan, irigasi, dan sektor pertanian," ujar Edi kepada wartawan pada Selasa (18/2/2025).

Pengurangan anggaran ini berimbas pada beberapa proyek strategis yang telah direncanakan Pemkab Brebes, termasuk pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek perbaikan jalan yang seharusnya dibiayai melalui DAK, seperti perbaikan jalan poros Tengguli-Blubuk-Randusari yang dianggarkan Rp 9,3 miliar, peningkatan jalan Tanjung-Kersana senilai Rp 9,9 miliar, dan peningkatan jalan Pamulihan-Jemasih yang diperkirakan mencapai Rp 13,4 miliar, kini terancam batal terlaksana.

Menurut M. Adhika Pramuditya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Brebes, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum akan sangat memengaruhi kelanjutan proyek infrastruktur tersebut. "Anggaran DAK untuk pekerjaan umum sesuai keputusan Kementerian Keuangan saat ini tidak ada. Semua menyesuaikan dengan Inpres terkait efisiensi anggaran," kata Adhika.

Namun demikian, beberapa proyek yang tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran ini adalah pengadaan air minum, yang dipastikan tetap berjalan. Adapun proyek perbaikan jalan yang mengandalkan anggaran dari DAK dipastikan akan tertunda.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Brebes akan melakukan penyesuaian APBD sesuai dengan visi dan misi Bupati Brebes terpilih yang akan dilantik pada 2025 mendatang. "Penyesuaian APBD akan dilakukan setelah pelantikan bupati terpilih, dan APBD Perubahan akan dipercepat pada bulan Mei," ujar Edi.

Dengan kondisi ini, diharapkan agar masyarakat dapat memahami dampak dari efisiensi anggaran dan penyesuaian yang akan dilakukan untuk memastikan program-program strategis tetap berjalan sesuai rencana.

(km/a)