BREAKING NEWS
Sabtu, 14 Maret 2026

Bahlil Geram! Harga LPG 3 Kg Melonjak, Subsidi Rakyat Raib?

Redaksi - Rabu, 19 Februari 2025 15:03 WIB
Bahlil Geram! Harga LPG 3 Kg Melonjak, Subsidi Rakyat Raib?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menyoroti distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai tidak tepat sasaran. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp 80 triliun untuk subsidi gas melon tersebut.

Dalam gelaran Indonesia Economic Summit di Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2), Bahlil menjelaskan bahwa harga yang seharusnya diterima masyarakat adalah Rp 4.250 per kilogram. Namun, harga asli LPG yang diimpor dari Saudi Aramco mencapai Rp 16.000 hingga Rp 17.000 per kilogram.

"Artinya, negara memberikan subsidi minimal Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per kilogram. Untuk satu tabung LPG 3 kg, subsidi yang diberikan mencapai sekitar Rp 36.000. Idealnya, harga ini sampai ke masyarakat tidak lebih dari Rp 16.000 per tabung," ungkap Bahlil.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga LPG 3 kg bisa mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per tabung. Hal ini, menurut Bahlil, merugikan masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat penuh dari subsidi pemerintah.

Bentuk Badan Pengawas LPG 3 KgBahlil menegaskan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam distribusi LPG bersubsidi ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia menyinggung harga LPG 3 kg yang tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2007, meskipun subsidi terus meningkat.

"Tahun 2023, subsidi LPG mencapai Rp 87 triliun. Sejak tahun 2007, harga yang diberikan ke masyarakat tetap Rp 4.250 per kilogram, tidak pernah naik," jelasnya.

Dalam paparannya, Bahlil juga mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG nasional per tahun mencapai 8,3 juta ton. Sayangnya, produksi dalam negeri hanya berkisar 1,4 hingga 1,6 juta ton, sehingga sisanya harus diimpor.

"Tidak ada cara lain, kita harus membangun industri dalam negeri. Wilayah kerja yang memiliki kandungan C3, C4 dari gas harus kita konversi menjadi LPG. Jika tidak, kita harus membangun jaringan gas (jargas)," pungkasnya.

Pemerintah kini tengah mengkaji berbagai solusi, termasuk kemungkinan pembentukan badan pengawas khusus LPG 3 kg untuk memastikan subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

(dc/a)

Editor
: Redaksi
0 komentar
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru