Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA -Menyusul permintaan maaf dari band Sukatani atas lirik lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar, yang diduga membahas oknum polisi, Polri menegaskan bahwa institusi penegak hukum ini tidak antikritik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Kamis, 20 Februari 2025.
"Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, dan kami tidak antikritik," ujar Trunoyudo. Ia juga menambahkan bahwa komitmen Polri untuk terbuka terhadap kritik telah ditekankan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran Polri.
Band punk asal Purbalingga, Sukatani, mengunggah permintaan maaf melalui video di media sosial mereka. Dalam video tersebut, dua personel band, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, meminta maaf kepada Kapolri dan Polri terkait lirik lagu mereka yang viral. Lagu tersebut berisi potongan lirik, "mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi."
Alectroguy menjelaskan bahwa lagu tersebut sebenarnya ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar peraturan. Ia juga mengungkapkan bahwa lagu tersebut telah dicabut dari platform streaming Spotify dan mengimbau pengguna media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.
"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu yang telah viral ini. Kami juga mengimbau untuk menarik video yang menggunakan lagu kami," ungkap Alectroguy.
Sementara itu, Polri menghargai sikap band Sukatani yang telah menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa mereka tetap terbuka terhadap kritik yang membangun demi perbaikan ke depan.(at/a)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI