JAKARTA -Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (26/2/2025). Japto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi terkait perizinan tambang batu bara yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan berakhir pada pukul 16.45 WIB, dengan durasi total pemeriksaan sekitar tujuh jam. Seusai pemeriksaan, Japto menyatakan bahwa dirinya telah memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik terkait kasus tersebut.
"Saya memenuhi panggilan KPK sebagai warga negara yang baik. Saya telah menjelaskan semuanya dan menjawab semua pertanyaan," ujar Japto kepada awak media, namun ia enggan mengungkapkan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang dilakukan.
Baca Juga:
Japto berharap keterangannya dapat mencukupi kebutuhan penyidik dalam pengembangan kasus ini. "Semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan. Untuk hal lain, silakan tanyakan kepada pihak berwenang," tambahnya.
Penyidik KPK sebelumnya telah menelusuri hubungan Japto Soerjosoemarno dan politisi Nasdem, Ahmad Ali, dalam kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi tersebut. Rumah keduanya telah digeledah oleh tim penyidik beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Dugaan gratifikasi ini berawal dari praktek yang dilakukan oleh Rita Widyasari selama menjabat sebagai Bupati Kukar, yang diduga menerbitkan sekitar 100 izin pertambangan dengan meminta kompensasi berupa uang sebesar US$ 3,5 hingga US$ 5 per metrik ton batu bara. Praktik ini dikatakan menghasilkan dana hingga jutaan dolar.
KPK juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan aliran dana gratifikasi melalui PT BKS. Penyelidikan ini mengarah pada dugaan aliran uang kepada beberapa pihak, termasuk Japto dan Ahmad Ali. "Dari sana, aliran dana diduga mengarah ke Japto dan Ahmad Ali. Karena itu, kami menggunakan metode follow the money untuk menelusuri keterkaitan mereka," ungkap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur.
KPK saat ini terus mengembangkan penyelidikan ini untuk mengungkap lebih jauh mengenai dugaan gratifikasi serta aliran dana yang terjadi dalam perizinan tambang batu bara di Kutai Kartanegara.
(bs/n14)
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 60,3 persen at
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebanyak 65 bidang tanah di Kalianda, Lampung Selatan, dalam rangka penyidikan kasus dug
Hukum dan Kriminal
MEDAN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) akhirnya buka suara terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinis
Hukum dan Kriminal
PAKPAK BHARAT Setelah melakukan upaya maksimal selama tujuh hari, Basarnas Medan secara resmi menghentikan operasi pencarian terhadap du
Peristiwa
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu
Hukum dan Kriminal
MEDAN Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Nursyam, bersama dua bawahannya, Henny Nopriani Gultom
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komedian kondang Lies Hartono alias Cak Lontong resmi ditunjuk menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Penunjukan ini dium
Entertainment
JAKARTA SELATAN Keributan bersenjata terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu, 30 April 2025. Dalam video yang beredar luas di
Peristiwa
MEDAN Kepolisian menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus perjokian Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Suma
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Selebgram kontroversial Adrena Isa Zega dituntut 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp10 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Jaksa P
Entertainment