Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang saat ini masih menjalani masa penahanan atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpesan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk tidak menjenguk dirinya di rumah tahanan.
"Saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk karena saya dalam keadaan sehat," kata Hasto seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Hasto menyadari bahwa Megawati adalah tokoh penting yang memikul tanggung jawab besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, Presiden ke-5 RI tersebut memiliki tugas yang sangat berat untuk bangsa dan negara, sehingga dia merasa tidak perlu meminta Megawati untuk mengunjungi dirinya.
"Saya juga menyampaikan dalam situasi seperti ini, yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti. Karena kemarin ada pertanyaan dari wartawan bagaimana terhadap Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.
Meski demikian, Hasto mengaku bahwa dirinya telah menerima pesan dari Megawati yang selalu memberikan semangat untuk terus bertahan selama masa penahanan.
"Pesannya terus nyalakan api perjuangan. Kita memiliki nafas yang panjang," tambahnya.
Hasto saat ini ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Masa penahanannya dimulai pada 20 Februari 2025 dan akan berlangsung hingga 11 Maret 2025, dengan kemungkinan perpanjangan jika diperlukan untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut.
Hasto kini ditahan di rumah tahanan cabang Rutan Klas I Jakarta Timur.
(bs)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL