Mensos Gus Ipul Bantah Isu Anggaran KND Tersisa Rp 500 Juta

JAKARTA -Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, membantah informasi yang beredar terkait anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disebutkan tersisa hanya Rp 500 juta akibat efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.

Dalam penjelasannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pagu anggaran KND pada tahun 2025 mencapai Rp 6.915.689.000.

Namun, setelah efisiensi dilakukan, anggaran yang masih tersisa adalah sekitar Rp 3.030.187.000, bukan Rp 500 juta seperti yang diberitakan sebelumnya.

"Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp 6 miliar lebih.

Setelah ada efisiensi, tersisa sekitar Rp 3 miliar lebih. Jadi, informasi yang beredar bahwa tinggal Rp 500 juta itu tidak benar," tegas Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Gus Ipul juga menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, tidak ada pengurangan untuk anggaran bantuan sosial (Bansos) maupun layanan terapi bagi penyandang disabilitas.

Begitu pula dengan dukungan untuk tenaga medis dan pendamping yang melayani penyandang disabilitas.

"Untuk pelayanan penyandang disabilitas dan bansos untuk mereka tetap diberikan dukungan. Anggarannya masih ada, jadi tidak ada yang dikurangi," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, prinsip efisiensi anggaran yang diterapkan oleh kementerian adalah memastikan bahwa anggaran yang diberikan untuk bansos langsung sampai ke masyarakat.

"Bansos untuk lansia dan penyandang disabilitas, semuanya tetap tidak dikurangi," kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa anggaran operasional untuk saluran bantuan sosial dan monitoring juga tidak mengalami pengurangan.

Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja Kemensos dalam melaksanakan tugasnya.

Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta, juga menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas. "Anggaran yang ada masih cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi KND. Kami terus berupaya untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien," ujar Eka.

Eka menambahkan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, KND tetap memastikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh wilayah akan tetap terjamin melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

(kp/n14)