Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAWA BARAT -Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, yang memilih untuk mengungsi ke hotel saat rumahnya terdampak banjir.
Namun, Dedi tetap memberikan teguran sebagai bentuk pembinaan terhadap pejabat maupun istri pejabat yang dianggap melanggar etika.
Dedi Mulyadi menyampaikan, sebagai kepala daerah, ia berhak melakukan pembinaan berupa teguran terhadap pejabat atau istri pejabat yang dinilai tidak memperlihatkan kepedulian terhadap masyarakat.
"Sebagai Gubernur, saya bisa melakukan pembinaan berupa teguran. Melalui media ini, saya menyampaikan teguran kepada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat," ujarnya di Kantor BPK Jabar, Bandung, pada Rabu (5/3/2025).
Dedi menilai keputusan Wiwiek untuk mengungsi ke hotel tidak mencerminkan empati terhadap warga yang sedang menghadapi musibah banjir.
Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, Wiwiek seharusnya berada di tengah masyarakat membantu penanganan bencana.
"Kepada seluruh pejabat di mana pun berada, ya hari ini istri pejabat mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.
Respons Wali Kota Bekasi
Di sisi lain, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan klarifikasi terkait keputusan istrinya mengungsi ke hotel.
Tri membantah anggapan bahwa mereka bermewah-mewahan dengan tinggal di hotel.
"Tidak ada pengin kesan bermewah-mewahan," kata Tri di Bekasi pada Rabu (5/3/2025).
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI