Menteri PKP Maruarar Sirait Usulkan Relokasi Warga Korban Banjir Jatiasih ke Pasar Bintara, Bekasi

BEKASI -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan rencana relokasi warga korban banjir Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi, ke kawasan sekitar Pasar Bintara.

Usulan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengatakan bahwa rencana relokasi ini masih dalam tahap pembicaraan dan perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada warga yang terdampak banjir di Jatiasih.

Ia menekankan pentingnya untuk berdialog dengan warga mengenai kemungkinan relokasi ini.

"Jadi saya sudah membicarakan ide relokasi ini dengan kepala BNPB dan juga kita ajak masyarakat untuk ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi? Kan begitu ya," ujar Maruarar saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Jatiasih, Rabu (5/3/2025).

Menurut Maruarar, kawasan Pondok Gede Permai yang terletak di Jatiasih sering kali terendam banjir, sehingga memunculkan kebutuhan untuk mencari solusi jangka panjang.

Relokasi, meskipun menjadi pilihan, diakuinya bukan hal yang mudah. Ia menyatakan bahwa proses relokasi membutuhkan perencanaan matang, mengingat pemindahan tempat tinggal juga berarti harus memindahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti sekolah, pasar, hingga tempat ibadah.

"Memindahkan bukan hanya tempat tinggal kehidupan tetapi harus dipikirkan juga sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya.

Jadi pindah semua. Untuk itu perlu ditanya baik-baik," jelas Ara.

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa diskusi dengan warga terkait usulan relokasi ini akan dilakukan dalam waktu 1-2 hari ke depan. Lokasi Pasar Bintara dipilih karena sudah tersedia lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.

"Di Pasar Bintara tanahnya sudah ada dan itu punya Kota Bekasi," ujar Ara menjelaskan alasan pemilihan lokasi tersebut.

Relokasi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi warga yang sering terdampak banjir di Jatiasih, sekaligus memberikan mereka hunian yang lebih aman dan layak.

Proses selanjutnya akan melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk warga dan pemerintah daerah.

(bs/n14)