Wali Kota Medan Apresiasi Kerja Polrestabes: 100 Hari Pemberantasan Narkoba Berbuah Hasil
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kerja Polrestabes Medan dan jajaran dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa proses blending bahan bakar minyak (BBM) RON 88 menjadi RON 92 yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, merupakan tindakan yang dilakukan oleh segelintir oknum, bukan kebijakan perusahaan.
Burhanuddin menegaskan bahwa perbuatan ini jelas menyalahi aturan yang ada di Pertamina (Persero).
Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam pertemuan dengan jajaran Direksi Pertamina, termasuk Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Komisaris Utama Pertamina Mochammad Iriawan, di Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (6/3/2025).
"Benar, ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90," ujar Burhanuddin.
Namun, Burhanuddin menegaskan bahwa proses blending tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ia juga menegaskan bahwa Pertamina tidak pernah membuat kebijakan yang mengizinkan blending BBM RON 88 menjadi RON 92.
"Perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan di Pertamina," tambah Burhanuddin.
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak Pertamina ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Burhanuddin mengungkapkan bahwa hal ini bertujuan agar Pertamina bisa menerapkan tata kelola yang lebih baik dan memperbaiki sistem manajerialnya agar sesuai dengan prinsip good governance.
"Penegakan hukum ini murni untuk mendukung pemerintahan dalam rangka menuju Indonesia 2045 yang lebih baik, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun," pungkas Burhanuddin.
(oz/n14)
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kerja Polrestabes Medan dan jajaran dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Progres pembangunan 150 unit hunian tetap (Huntap) di atas lahan 7,5 hektare di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Andri Rahadian, melakukan ku
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Memasuki hari kedua bulan suci Ramadhan, suasana di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalung
EKONOMI
PURWAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait insiden dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob, Bri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Hampir dua bulan setelah hasil seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan diumumkan, Wali Ko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Praktisi hukum sekaligus mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menekankan pentingnya penerapan
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN Di tengah rimbunnya belantara Kalimantan yang tengah bertransformasi menjadi ibu kota negara baru, sebuah narasi spiritual ya
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang berada di
NASIONAL
MEDAN Polisi berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah fantastis, dengan total barang bukti
HUKUM DAN KRIMINAL