NIAS SELATAN – Proses pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Nias Selatan kembali disorot.
Di atas kertas, setiap puskesmas memiliki kewenangan menyusun sendiri rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, wewenang tersebut tidak sepenuhnya independen.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Nias Selatan, Emanuel Duha, menyebut bahwa penyusunan rencana kegiatan dilakukan melalui aplikasi e-Renggar milik Kementerian Kesehatan.
Namun, ia mengakui bahwa alokasi awal anggaran ditentukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan pagu pusat dan sejumlah indikator.
"Puskesmas menyusun kembali kegiatannya sesuai menu yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan dan pagu alokasi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan," ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Fakta di lapangan menunjukkan, puskesmas kerap kali diarahkan untuk memilih kegiatan yang mudah dipertanggungjawabkan secara administratif, meski berdampak kecil bagi masyarakat. Proses validasi yang ketat dan terpusat disebut telah menyempitkan ruang inovasi puskesmas untuk menjawab tantangan spesifik di wilayah mereka.
"Dinas Kesehatan tidak dominan dalam hal ini. Kami hanya berkoordinasi dan membimbing," tegas Emanuel.
Namun, sorotan muncul karena Dinas Kesehatan Nias Selatan juga menerima alokasi Dana BOK tersendiri—lebih dari Rp6 miliar di tahun 2024—di luar Rp36 miliar yang dialokasikan untuk 36 puskesmas.
Dana ini digunakan untuk fungsi pembinaan dan evaluasi, namun diduga menjadi alat kontrol terhadap perencanaan puskesmas.
Sejumlah kepala puskesmas yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa mereka merasa 'dikunci' untuk menyusun program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.
Usulan yang dinilai "tidak aman" secara administrasi akan otomatis dicoret saat proses desk dengan kementerian yang dilakukan secara daring.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah koordinasi yang dilakukan benar-benar membantu atau justru menjadi bentuk kendali terselubung?
JAKARTA Pemerintah merespons cepat pemecatan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, usai kegagalan Garuda melaju ke putaran final P
Olahraga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan penting dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). adsenseKi
Ekonomi
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, mengaku menjadi korban salah tangkap oleh petugas kepolisian di Bandara Inter
Hukum dan Kriminal
KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Komandan Batalyon Infanteri 125/Simbisa
Nasional
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi sektor pertanian melalui kolaborasi strategis de
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan himbauan ketaatan terhadap peraturan d
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Kebayor
Nasional
TANJUNG BALAI Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, melaksanakan kunjungan kerja ke Markas
Nasional
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan s
Nasional
Oleh Agnes ClarissaadsenseDI antara deretan film horor tanah air yang kerap menakutnakuti dengan bayangan mistik dan suara jeritan, Kan
Opini
