MEDAN -Komunitas Pers Peduli Anak (KPPA) Kota Medan menyampaikan apresiasi atas komitmen Wali Kota Medan, Rico Waas, yang terus melanjutkan program Kota Layak Anak (KLA) sebagai warisan visi kepemimpinan wali kota sebelumnya.
Ketua KPPA Kota Medan, Muhammad Edison Ginting, menilai langkah tersebut sangat strategis dan dibutuhkan, mengingat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.
"Tentunya ini sangat kita apresiasi. Apalagi ini merupakan program wali kota terdahulu yang perlu diteruskan dan ditingkatkan. Kita ingin Medan ini menjadi kota yang layak untuk ditempati anak-anak," ujar Edison, Sabtu (24/4/2025).
Siap Berkontribusi untuk Anak-Anak Medan
Edison juga menegaskan bahwa KPPA Kota Medan siap menjadi mitra Pemko Medan dalam mewujudkan kota yang ramah anak. Tahun ini, KPPA telah menyiapkan sejumlah program yang menyentuh langsung kondisi anak-anak marjinal di 21 kecamatan.
Salah satu fokus KPPA adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang hak-haknya terabaikan, seperti anak putus sekolah, anak dari keluarga miskin yang rawan stunting, serta anak-anak pekerja jalanan yang hidup dalam tekanan ekonomi.
"Kami ingin berperan aktif, khususnya untuk anak-anak yang haknya dikesampingkan karena kondisi ekonomi keluarganya. Ini langkah awal dari komitmen KPPA mendukung Medan sebagai Kota Layak Anak," jelasnya.
Keprihatinan atas Anak Jalanan dan Eksploitasi Anak
Edison juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena anak-anak yang dipaksa mengemis, bahkan di usia sangat muda, di sudut-sudut kota Medan. Menurutnya, masalah ini tidak bisa hanya diserahkan ke pemerintah.
"Pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Medan, tentu sudah bekerja keras, tapi tidak bisa sendirian. Diperlukan kolaborasi bersama komunitas dan lembaga yang benar-benar peduli terhadap isu anak," pungkasnya.
KPPA berharap ke depan semakin banyak pihak yang peduli dan terlibat dalam gerakan mewujudkan Medan sebagai kota yang benar-benar layak bagi tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
