Pemkab Taput Ajukan Restrukturisasi Pinjaman PEN, Bupati JTP Temui PT SMI dan Kementerian di Jakarta

JAKARTA - Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat S.Si, M.Si (JTP) didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kijo Sinaga melakukan pertemuan strategis dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (28/4), di Kantor PT SMI, Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini membahas permohonan restrukturisasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemkab Tapanuli Utara pada tahun 2020 sebesar Rp319,2 miliar dan pada 2021 sebesar Rp70,2 miliar.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Direktur PT SMI Faris Pranawa dan Senior Vice President Hatta Muttaqin secara langsung, sementara perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu mengikuti rapat secara daring.

Ruang Fiskal Terbatas, Bupati Taput Ajukan Tiga Permohonan

Bupati JTP menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya beban belanja wajib dan mengikat, ruang fiskal daerah semakin terbatas. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketentuan baru dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025.

"Rasio cakupan layanan utang (DSCR) kami hanya 0,99 persen, jauh di bawah ambang batas 2,5 persen. Ini menunjukkan keterbatasan kemampuan fiskal untuk membayar pinjaman tanpa mengganggu pelayanan publik," terang Bupati.

Oleh karena itu, Pemkab Taput mengajukan tiga poin restrukturisasi:

Penundaan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atas pokok pinjaman PEN 2020 dari Mei–Desember 2025, dilanjutkan pada 2026.

Penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman PEN 2021 mulai Maret–Desember 2025, dengan pembayaran pokok dilakukan pada 2026, sementara bunga tetap dibayar pada 2025.

Penangguhan denda keterlambatan pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo Februari 2025.

Komitmen Taput Jaga Pembangunan dan Layanan Publik

Bupati menegaskan bahwa restrukturisasi ini bukan upaya untuk menghindari kewajiban, tetapi sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Utara.

"Kami tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Namun, kami butuh ruang fiskal yang lebih longgar agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan," ujar JTP.Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat S.Si, M.Si (JTP) didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kijo Sinaga melakukan pertemuan strategis dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (28/4), di Kantor PT SMI, Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini membahas permohonan restrukturisasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemkab Tapanuli Utara pada tahun 2020 sebesar Rp319,2 miliar dan pada 2021 sebesar Rp70,2 miliar.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Direktur PT SMI Faris Pranawa dan Senior Vice President Hatta Muttaqin secara langsung, sementara perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu mengikuti rapat secara daring.

Ruang Fiskal Terbatas, Bupati Taput Ajukan Tiga Permohonan

Bupati JTP menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya beban belanja wajib dan mengikat, ruang fiskal daerah semakin terbatas. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketentuan baru dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025.

"Rasio cakupan layanan utang (DSCR) kami hanya 0,99 persen, jauh di bawah ambang batas 2,5 persen. Ini menunjukkan keterbatasan kemampuan fiskal untuk membayar pinjaman tanpa mengganggu pelayanan publik," terang Bupati.

Oleh karena itu, Pemkab Taput mengajukan tiga poin restrukturisasi:

Penundaan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atas pokok pinjaman PEN 2020 dari Mei–Desember 2025, dilanjutkan pada 2026.

Penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman PEN 2021 mulai Maret–Desember 2025, dengan pembayaran pokok dilakukan pada 2026, sementara bunga tetap dibayar pada 2025.

Penangguhan denda keterlambatan pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo Februari 2025.

Komitmen Taput Jaga Pembangunan dan Layanan Publik

Bupati menegaskan bahwa restrukturisasi ini bukan upaya untuk menghindari kewajiban, tetapi sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Utara.

"Kami tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Namun, kami butuh ruang fiskal yang lebih longgar agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan," ujar JTP.

Respon Pusat: Akan Dipelajari dan Dibahas Lanjutan

Pihak Kemendagri dan Kemenkeu menyatakan akan meninjau dan mempelajari kembali permohonan Pemkab Taput dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan daerah. PT SMI juga menyatakan akan membahas usulan tersebut secara internal dan dalam rapat lanjutan bersama kementerian terkait.

Melalui siaran pers, Pemkab Taput menyampaikan harapan besar agar restrukturisasi ini disetujui sehingga memberikan napas fiskal bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah secara berkelanjutan dan adil.*

(ws/j006)