BREAKING NEWS
Rabu, 18 Juni 2025

DPRD Medan Soroti Proyek Bermasalah, Usul Potong Biaya Konsultan

Justin Nova - Rabu, 30 April 2025 14:23 WIB
143 view
DPRD Medan Soroti Proyek Bermasalah, Usul Potong Biaya Konsultan
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN -Menjamurnya bangunan bermasalah di Kota Medan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Medan yang membidangi sektor pembangunan.

Salah satu penyebab utama yang diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah keengganan pemilik bangunan untuk mengurus Izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG) karena rumitnya prosedur dan mahalnya biaya konsultan.

RDP yang digelar di gedung DPRD Medan, Selasa (29/4), menghadirkan pemilik bangunan bermasalah, Satpol PP, Dinas PKPCKTR Medan, serta perwakilan kelurahan dan kecamatan.

Baca Juga:

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri anggota seperti Rommy Van Boy, Renville P Napitupulu, Jusuf Ginting Suka, Lailatul Badri, serta Antonius D Tumanggor.

Sorotan pada Biaya Konsultan PBG

Baca Juga:

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV Rommy Van Boy mengkritik keras tingginya biaya konsultan dalam pengurusan PBG. Ia menyebut, ketentuan wajib konsultan perlu ditinjau ulang karena justru menjadi hambatan.

"Aturan menggunakan konsultan harus dipangkas, apalagi biaya konsultan yang sangat memberatkan," ujar Rommy, politisi dari Partai Golkar.

Usulan Pansus dan Evaluasi Regulasi

Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak mendukung penuh usulan tersebut dan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PBG. Ia menilai pansus akan berguna untuk mengevaluasi sistem PBG secara menyeluruh, termasuk birokrasi dan penindakan terhadap pelanggaran.

"Kita jadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian untuk mempelajari regulasi. Karena benar banyak keluhan pemilik bangunan malas urus PBG karena mahalnya biaya konsultan," tegas Paul.

Dampak pada PAD dan Kepatuhan

Anggota DPRD lainnya, Renville P Napitupulu, turut menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Pansus. Ia menekankan bahwa lambatnya pengurusan PBG juga berdampak pada pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Editor
: Justin Nova
Tags
beritaTerkait
Fraksi PDIP Soroti Krisis Ekonomi dan Sosial di Medan, Desak Pemko Tidak Tutup Mata
Fraksi PDIP DPRD Medan Desak Nonaktifkan Kabag Tapem, Camat, dan Lurah Terlibat Kecurangan Pengangkatan Kepling
DPRD Medan Temukan Bangunan Tanpa Izin di Medan Sunggal, Komisi IV Minta Segera Disegel
Wakil Ketua DPRD Medan Pimpin Rapat dan Tetapkan Penutupan Akses Jalan Depan Pintu Tol Bandar Selamat
Terkuak Dugaan Pungli di Medan Barat, Camat Marah Lalu Pecat Mandor, Kabag Tapem Diduga Tutupi Kasus
Anggota DPRD Medan Saipul Bahri Desak Wali Kota Tindak Tegas Kepling 27 Belawan II yang Diduga Hambat Program Pemasangan Pipa Tirtanadi
komentar
beritaTerbaru