SUMUT -Sumatera Utara (Sumut) menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dalam hal angka putus sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), dengan jumlah mencapai 3.030 anak. Angka ini hanya kalah dari Jawa Barat yang mencatatkan 4.681 anak putus sekolah.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, merespons hal ini dengan menyatakan bahwa masalah putus sekolah di provinsinya disebabkan oleh beberapa faktor, terutama terkait akses dan fasilitas sekolah yang kurang memadai.
"Kita harus lihat faktornya terlebih dahulu," ujar Bobby Nasution saat ditemui di Medan, Selasa (6/5/2025). Ia mengakui bahwa masih banyak sekolah yang tidak layak, terutama di Kabupaten Nias Barat. "Ada beberapa sekolah yang tak layak. Ada juga yang viral kemarin di Nias, bukan karena sekolahnya tak layak tapi karena akses jalan menuju ke sekolah masih jauh dari permukiman masyarakat," tambahnya.
Baca Juga:
Bobby Nasution berjanji akan segera memperbaiki pelayanan dan fasilitas sekolah. Jika lokasi sekolah jauh dari permukiman warga, ia akan mengadakan pelayanan guru yang bisa datang ke permukiman tersebut.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa jumlah anak putus sekolah di Sumut tinggi, salah satunya karena bantuan pemerintah pusat berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih belum menyasar anak putus sekolah dan belum tepat sasaran.
Baca Juga:
Untuk menanggulangi masalah ini, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
Perbaikan Infrastruktur Sekolah: Membangun dan merenovasi gedung sekolah yang rusak atau tidak layak pakai.
Peningkatan Aksesibilitas: Membangun jalan dan jembatan menuju sekolah, terutama di daerah terpencil seperti Nias.
Distribusi Guru yang Merata: Menempatkan guru di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar, termasuk daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil).
Program Beasiswa: Memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk mencegah mereka putus sekolah.
Peningkatan Kualitas Pendidikan: Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi guru agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka putus sekolah di Sumut dapat ditekan dan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil dapat ditingkatkan.*
(tb/J006)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak usaha PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), berhasil mencetak pencapaian signi
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyalurkan 560 tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke dua kecamatan sebagai langkah responsif te
Pemerintahan