
Banjir di Bali: Polda Bali Temukan 5 Korban Meninggal, 6 Masih Dilaporkan Hilang
DENPASAR Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali menelan korban jiwa. Hingga Rabu, 10 September 2025 pukul 18.00 WITA, Pold
PeristiwaMEDAN -Seorang hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Minggu Saragih alias MS, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) setelah terbukti menerima uang dari pihak yang tengah berperkara.
Putusan ini dijatuhkan dalam sidang MKH yang berlangsung di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pada Selasa (6/5/2025). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah.
Dalam keterangan resminya, Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa MS melanggar berbagai ketentuan dalam Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). MS terbukti telah menerima uang dari seorang pengacara yang merupakan pihak berperkara.
"Terlapor menjanjikan akan membantu atau mengatur 11 perkara, termasuk kasasi di MA. MS mengaku menerima uang, meskipun membantah jumlahnya mencapai hampir Rp1 miliar," ujar Mukti, Rabu (7/5/2025).
MS berdalih bahwa uang yang diterima adalah utang pribadi, dan bukan suap untuk menyelesaikan perkara. Ia bahkan menunjukkan surat pernyataan dari pengacara terkait dan menyebut telah mengembalikan uang tersebut.
Lebih lanjut, MS mengklaim telah mendapatkan sanksi berupa penarikan dan pembinaan di Pengadilan Tinggi Medan, dan merasa hal itu seharusnya sudah cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Namun, Majelis Kehormatan Hakim menolak pembelaan tersebut. Termasuk pembelaan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang meminta keringanan dengan alasan masa kerja 9 tahun dan tanggung jawab keluarga MS yang masih memiliki anak yang membutuhkan dukungan materi.
"Sebelumnya MS juga telah mendapatkan sanksi teguran tertulis karena bertemu dengan pihak berperkara. Maka, MKH menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat," tegas Mukti.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya integritas hakim sebagai penjaga keadilan dan independensi peradilan, serta bahwa pelanggaran etik tidak bisa ditoleransi dalam sistem hukum Indonesia.*
DENPASAR Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali menelan korban jiwa. Hingga Rabu, 10 September 2025 pukul 18.00 WITA, Pold
PeristiwaPAPUA TENGAH Sebuah helikopter milik maskapai Intan Angkasa dengan nomor registrasi PKIWS dilaporkan jatuh saat dalam perjalanan dari B
PeristiwaMEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus berkomitmen menata wajah kota menjadi lebih modern, indah, dan nyaman melalui program penanama
PemerintahanDENPASAR Warga Banjar (Dusun) Tohpati, Denpasar Timur, mulai membersihkan lumpur dan puingpuing pasca banjir besar yang melanda kawasan
PeristiwaJAKARTA Aksi demonstrasi besarbesaran kembali menggema di ibu kota. Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) menggelar aksi di tiga titi
NasionalJAKARTA Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur kembali mengamankan tiga orang tersangka baru yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan ru
EntertainmentBLITAR Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi sumber mata air, Babinsa Kelurahan Ngadirejo Koramil 0808/01 Suk
BeritaMEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengapresiasi inov
PemerintahanTAPSEL Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Dita Togap Simangunsong, memberikan motivasi kepada para pen
PemerintahanMEDAN Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Togap Simangunsong, mengimbau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumu
Pemerintahan