MADINA -Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menilai bahwa berbagai program pertanahan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Madina sejalan dengan agenda strategis yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang (PPTR) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut, serta para bupati/walikota se-Sumatera Utara.
Wabup Atika menyampaikan bahwa pada awal tahun 2025, Pemkab Madina telah menerima 154 sertifikat tanah aset daerah dari BPN yang diajukan tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Untuk tahun ini, Pemkab kembali mengajukan 200 lahan untuk disertifikasi, sebagai bagian dari upaya penataan aset dan mendukung program nasional reforma agraria.
Atika juga menyoroti konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan korporasi, termasuk sengketa dengan PTPN, sebagaimana disampaikan Gubernur Sumut dalam rapat tersebut.
Baca Juga:
"Kami sependapat dengan Gubernur bahwa konflik lahan di Sumut banyak yang belum tuntas. Di Madina, penyelesaian secara adil dan damai terus kita dorong dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan masyarakat," ujar Atika.
Gubernur Bobby sendiri dalam sambutannya menegaskan banyaknya lahan yang digarap oleh perusahaan seperti PTPN di luar Hak Guna Usaha (HGU), yang justru menjadi pemicu konflik. Ia menilai ada ketimpangan perlakuan terhadap masyarakat dan perusahaan dalam persoalan penguasaan tanah.
Sementara itu, Menteri ATR Nusron Wahid menegaskan lima poin utama dalam rakor kali ini:
Percepatan sertifikasi tanah di Sumut – masih ada 54% lahan belum bersertifikat.
Penyelesaian konflik pertanahan – mencari pola win-win solution antara masyarakat dan negara.
Penetapan target reforma agraria, termasuk pengelolaan tanah eks-HGU PTPN.
Penyusunan dan percepatan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk 128 wilayah.
BANDAR LAMPUNG Di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar M
Pendidikan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, digugat melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) J
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali ke Tanah Air pada Rabu malam (3/9/2025) usai melakukan kunjungan kerja si
Nasional
JAKARTA TIMUR Anggota DPR RI nonaktif, Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan Uya Kuya, mengimbau para pelaku penjarahan rumah mertu
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi unjuk ra
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengajak generasi muda Islam untuk tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan
Nasional
BOGOR Rumah tangga aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha resmi memasuki proses perceraian. Sidang perdana pasangan yang menikah seja
Entertainment
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah angin puting beliung yang mel
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat memberikan bantuan kepada Nenek Nelly usia 60 tahun, warga RT 005 LK II, Ke
Peristiwa
JAKARTA Gugatan hukum yang dilayangkan oleh eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Pro
Hukum dan Kriminal