Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
DELI SERDANG -Bupati Deliserdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dengan tegas menyatakan tidak akan menoleransi segala bentuk pungutan liar (pungli) terhadap tenaga honorer, terutama di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Kabupaten Deliserdang.
Pernyataan tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di Dinas PKP, Rabu (14/5/2025), yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, Sekda H. Timur Tumanggor SSos MAP, serta sejumlah pejabat tinggi Pemkab Deliserdang.
"Saya bersama Wakil Bupati tidak menoleransi pungutan apapun terhadap tenaga kerja honorer," tegas Bupati di hadapan seluruh personel Damkar.
Bupati menjelaskan bahwa pergantian pimpinan di Dinas PKP tidak terlepas dari indikasi adanya pungutan liar terhadap pegawai honorer. Ia menyayangkan praktik semacam ini, apalagi terjadi di instansi yang seharusnya diisi oleh orang-orang dengan empati tinggi dan semangat kemanusiaan.
"Kalau untuk menjadi petugas Damkar saja harus membayar, semangat untuk menyelamatkan nyawa patut dipertanyakan," ujarnya.
Peringatan keras ini juga berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Deliserdang. Bupati menginstruksikan agar praktik pungutan terhadap tenaga honorer dihentikan sepenuhnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memerintahkan Sekda untuk segera menganggarkan baju tahan api dalam APBD Deliserdang. Ia juga meminta Plt Kadis PKP Suryadi Aritonang SSos MSi untuk mengevaluasi ulang anggaran alat-alat Damkar, guna menghindari kejadian fatal seperti insiden di Tanjung Morawa, di mana pompa air tidak berfungsi saat dibutuhkan.
"Itu karena ketidaksiapan. Jangan hanya datang, teken absen, pulang. Itu mental pegawai yang harus diubah," tandas Bupati.
Pada apel tersebut juga dilakukan pemeriksaan urine mendadak terhadap seluruh personel Damkar. Pemeriksaan ini dilakukan bekerja sama dengan RSUD Drs H Amri Tambunan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa setelah Satpol PP, giliran petugas Damkar yang akan mengikuti pelatihan fisik dan kedisiplinan di Kodim 0204/DS atau lokasi lain yang telah ditentukan.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN