Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Satgas Koperasi Merah Putih, Dukung Ekonomi Desa Rp300 Triliun

MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi berbasis desa.

Langkah awal yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) KDMP di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.

KDMP merupakan program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan menggerakkan perekonomian dari akar rumput—desa dan kelurahan—sebagai kekuatan baru pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, kita akan percepat pembentukan Satgas KDMP. Ini penting agar implementasi program bisa segera berjalan," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, M Armand Effendy Pohan, usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Senin (19/5).

Effendy menyampaikan optimisme bahwa program KDMP akan memberikan dampak signifikan terhadap perputaran uang dan penguatan ekonomi lokal. Ia mengungkapkan, total dana yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp300 triliun secara nasional.

"Dana sebesar itu akan menambah perputaran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita optimis Sumut bisa memanfaatkannya secara maksimal," tambahnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya dukungan daerah terhadap KDMP, termasuk alokasi pembiayaan melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) di APBD kabupaten/kota dan provinsi.

"Percepatan pembentukan KDMP bisa dibantu dari sisi anggaran melalui BTT. Ini sangat memungkinkan," terang Tito.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa setelah pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, kini saatnya fokus pada pengembangan ekosistem ekonomi desa.

"Kita sudah punya stok pangan 3,7 juta ton. Selanjutnya, yang harus kita kejar adalah pembangunan ekonomi desa. Tahun ini saja, lebih dari Rp750 triliun akan masuk ke masyarakat," jelasnya.

Rakor tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wamendagri Bima Arya, serta para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia dan jajaran kementerian terkait.

Pemprov Sumut sendiri siap menjadi daerah percontohan dalam implementasi KDMP, dengan memanfaatkan keunggulan ekonomi desa sebagai pondasi menuju Sumut yang maju dan mandiri secara ekonomi.*