Listrik Mati Total, Aktivitas Lumpuh dan Warga Resah Sepanjang Malam
Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mendorong percepatan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Hal ini ditandai dengan pelantikan 56 pejabat administrator dan pengawas oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, pada Jumat (23/5/2025), di Gedung Serba Guna Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok.
Pelantikan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menekankan pentingnya tatanan birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menekankan pentingnya kesiapan dan adaptasi cepat bagi para pejabat baru yang akan bertugas di berbagai kecamatan dan kelurahan.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi sebagai langkah awal dalam memastikan kelancaran pelayanan publik.
"Koordinasi adalah kunci. Saya minta setiap pejabat segera menyesuaikan diri dan memastikan tidak ada kekosongan dalam pelayanan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Irawan mendorong agar seluruh pejabat yang baru dilantik menyusun program pembangunan berbasis data valid dan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang tidak berdasar data hanya akan memicu pemborosan anggaran dan menghambat pencapaian target pembangunan.
"Setiap gagasan pembangunan harus berbasis data. Kita tidak boleh lagi bekerja berdasarkan asumsi. Itu tidak hanya berisiko, tapi juga bisa berujung pada pemborosan anggaran," tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi dan kebermanfaatan dalam pelaksanaan proyek fisik.
Ia meminta jajaran perangkat daerah untuk tidak lagi mengusulkan pembangunan yang bersifat simbolik tanpa nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat.
"Tidak boleh lagi ada pembangunan yang mubazir. Setiap anggaran harus dipastikan menghasilkan outcome yang jelas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat," pungkasnya.
Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh
PERISTIWA
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun, mendesak Polda Metro Jaya untuk menghentikan penanganan perkara yang menyeret kliennya
NASIONAL
JAKARTA Tim hukum Troya (Tifa and Roy&039s Advocate) berencana melaporkan Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan ke pihak kepolisian.
NASIONAL
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menegaskan bahwa misi kemanusiaan untuk Gaza tidak akan berhenti meski sembilan relawan war
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan saat krisis
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kinerja sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya yang dinilai menyebabk
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap penyebab gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh memeriksa sebanyak 15 saksi terkait kasus kebakaran dan pengrusakan yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMATRA UTARA Pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Utara pada Jumat malam, 22 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi se
PERISTIWA
DENPASAR TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan kesiapan penuh mendukung pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan di Provinsi Bali. Duk
NASIONAL