Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
DELI SERDANG -Aksi demonstrasi Ormas Islam yang memperjuangkan pengembalian hak atas tanah milik Al Jam'iyatul Washliyah di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif.
Salah seorang Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Ricky Anthony, menyatakan sikap tegas mendukung perjuangan Al Washliyah dalam menuntut keadilan.
Ricky yang juga politisi muda dari Partai NasDem itu menegaskan siap mengawal persoalan ini hingga tuntas.
"Saya siap mendukung penuh perjuangan Al Washliyah untuk mendapatkan haknya. Ini soal keadilan. DPRD Sumut akan mengawal sampai selesai," ujar Ricky kepada media, Senin (26/5/2025) malam.
Sengketa ini bermula dari klaim Al Washliyah yang menyatakan bahwa tanah seluas 35.000 meter persegi yang saat ini ditempati gedung SMP Negeri 2 Galang adalah aset milik mereka.
Ketua PW Al Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara, menjelaskan bahwa pihaknya hanya meminjamkan lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang untuk keperluan pembangunan sekolah.
"Tanah itu milik Al Washliyah. Dulu dipinjamkan, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2938/Pdt/1989, Pemkab seharusnya membayar sewa. Tapi hingga kini tidak pernah dijalankan," kata Dedi.
Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung baru-baru ini, massa meminta Pemkab Deliserdang untuk menghormati keputusan hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap lahan milik organisasi Islam tersebut.
Meski sempat muncul wacana agar gedung SMPN-2 Galang dihibahkan kepada Pemkab, namun pernyataan dari pihak pemerintah daerah menyebut bahwa penghibahan tidak bisa dilakukan begitu saja karena menyangkut status hukum lahan.
Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, dan Wakil Bupati Lomlom Suwondo dilaporkan turun langsung menemui para demonstran. Namun kehadiran keduanya tidak mendapat sambutan hangat dari massa aksi, yang tetap mendesak penyelesaian tegas terhadap hak lahan Al Washliyah.*
(ws/j006)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK