Praperadilan Ketiga Kandas, Roy Suryo Disebut Bakal Ajukan Gugatan Jilid Keempat
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
MADINA - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) melalui Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menerima rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyerahan dilakukan dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Madina, Selasa (27/5/2025).
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Indah Annisa dan dihadiri 23 anggota dewan serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wabup Atika menyampaikan bahwa Pemkab Madina telah menyerahkan laporan LKPJ 2024 secara transparan untuk dievaluasi sebagai bahan perbaikan kinerja.
"Dewan telah membahas LKPJ secara internal dan dalam rapat kerja bersama OPD. Ini menjadi referensi penting dalam menyusun rekomendasi yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan," ujar Atika.
Ia menekankan pentingnya sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Menurutnya, rasa kebersamaan harus terus diperkuat demi masa depan Madina yang lebih baik.
"Seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti dan dijadikan acuan serta pondasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan," tegasnya.
Wabup Atika juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras DPRD serta apresiasi terhadap seluruh pihak, termasuk masyarakat, atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.
"WTP bukan lagi prestasi, tapi keharusan dan budaya dalam tata kelola keuangan daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Madina, Binsar Nasution, menyampaikan 35 rekomendasi strategis terhadap LKPJ 2024. Rekomendasi itu mencakup bidang pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan nilai sosial dan budaya lokal.*
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan jilid II
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kami
NASIONAL