Deliserdang Rampungkan 100% Pembentukan Koperasi Merah Putih: Motor Baru Ekonomi Desa

DELI SERDANG -Pemerintah Kabupaten Deliserdang menuntaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan pada 28 Mei 2025, lebih cepat dari target nasional yang ditetapkan hingga 31 Mei 2025.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Deliserdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, saat rapat koordinasi yang dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI, Panel Barus, di Aula Kantor Bupati Deliserdang.

"Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi desa berbasis nilai gotong royong dan kekeluargaan. Kami pastikan 100 persen desa dan kelurahan di Deliserdang telah memiliki koperasi ini," tegas Bupati Asri Ludin.

Program ini merupakan inisiatif nasional Presiden RI yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat sesuai dengan Asta Cita pemerintah:

Cita ke-2: Swasembada pangan berkelanjutan

Cita ke-3: Agro-maritim berbasis koperasi

Cita ke-6: Pembangunan dari desa

Deputi Panel Barus menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi berbasis partisipasi masyarakat.

"Koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi momentum mengangkat harkat kesejahteraan masyarakat desa secara kolektif," ucapnya.

Pemerintah pusat tengah merancang skema pendanaan koperasi hingga Rp 5 miliar per unit bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan gudang, cold storage, klinik desa, dan unit simpan pinjam.

"Kami telah perintahkan OPD terkait untuk mendampingi langsung proses pembentukan koperasi hingga tuntas," tambah Bupati Asri Ludin.

Ketua Panitia, Adela Sari Lubis, melaporkan pembentukan koperasi telah menyentuh 323 desa dari 19 kecamatan. Hanya tersisa tiga kecamatan yang sempat belum rampung, yaitu Biru-Biru, Namorambe, dan Percut Seituan, namun kini seluruhnya telah menyelesaikan musyawarah desa secara resmi.