Ketua KPK Tegur Kepala Daerah: Jangan Jadi Pemimpin yang Minta Dipuja dan Disembah
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan amanah jabatan dengan
NASIONAL
TAPUT -Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput), Dr. Deni Lumbantoruan, resmi melantik tujuh pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Taput. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Rabu (28/5/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Deni menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah.
"Selamat kepada saudara-saudari yang menerima amanah baru. Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi aturan, dan etika profesi. Ini momentum untuk menunjukkan kapasitas dan integritas," tegas Deni.
Deni mengingatkan agar para pejabat segera melakukan penyesuaian diri terhadap tugas dan lingkungan kerja masing-masing, serta menekankan pentingnya adaptasi cepat, kerja cermat, dan loyalitas dalam menjalankan tanggung jawab.
"Jadikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai fondasi dalam bekerja. Selain itu, inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya setiap pejabat mampu menyusun analisis kebijakan yang relevan dan aplikatif, serta aktif memberi solusi, bukan hanya menyampaikan persoalan.
"Jangan tunggu masalah menjadi besar. Berikan saran dan solusi yang bisa ditindaklanjuti. Jadilah bagian dari jawaban," tambahnya.
Wabup Taput juga menegaskan bahwa kinerja pejabat akan terus dipantau secara obyektif.
"Bila tidak menunjukkan kompetensi yang sesuai, akan ada evaluasi. Yang tidak mampu, akan digantikan oleh yang lebih cakap. Kami butuh birokrasi yang siap kerja dan responsif," tegasnya.
Berikut nama-nama tujuh pejabat administrator yang dilantik:
Lamhot Sitindaon, S.Pd, MM – Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Eva Tiur Marlinang Siahaan, ST – Kabid Keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga
Afrinton Siregar, ST, MM – Kabid Perumahan dan Prasarana Utilitas Umum, Dinas Perkim
Rudy Saut Venny Agus Sitanggang, ST, M.Eng – Kabag Pengadaan Barang/Jasa, Setdakab
Saroha Ingot Hatoguan Nababan, SKM, MM – Kabid Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga
Sevenris C.D Butar-butar, S.KM, M.KM – Kabid Pencegahan Penyakit, Dinas Kesehatan
Toni Rianto Sitorus, ST – Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan
Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi hasil, demi pelayanan publik yang lebih optimal di masa mendatang.*
(ms/j006)
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan amanah jabatan dengan
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI