Gubernur Aceh Muzakir Manaf Siap Balas Kunjungan Bobby Nasution, Sepakat Kelola Empat Pulau Perbatasan Bersama

ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan akan melakukan kunjungan balasan ke Sumatera Utara sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan Gubernur Sumut Bobby Nasution ke Banda Aceh.

Hal itu disampaikan setelah pertemuan hangat yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Aceh, Rabu (4/6/2025), yang juga dihadiri oleh Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

Kunjungan balasan tersebut tak sekadar simbolis. Muzakir menegaskan bahwa pertemuan di Medan nantinya akan membahas lebih lanjut pengelolaan bersama terhadap empat pulau yang menjadi objek Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Keempat pulau tersebut—Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang—secara administratif masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namun, letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil membuat isu ini cukup sensitif di kalangan masyarakat kedua provinsi.

Bobby Nasution menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan hasil intervensi, melainkan hasil dari mekanisme administratif yang sah sesuai perundang-undangan.

"Aceh dan Sumut adalah wilayah yang tidak terpisahkan. Banyak orang Aceh yang tinggal di Sumut dan sebaliknya. Jadi kita sepakat untuk menghindari konflik dan polemik. Yang penting adalah kerja sama dan kolaborasi," ujar Bobby.

Bobby juga menekankan pentingnya pengelolaan bersama potensi sumber daya alam di empat pulau tersebut, termasuk kemungkinan pengelolaan minyak dan gas (migas) secara adil dan transparan.

Sementara itu, Muzakir Manaf menyatakan bahwa kehadirannya di Medan nanti bukan hanya sebagai balasan simbolik, tapi juga sebagai wujud komitmen Aceh untuk menjaga keharmonisan hubungan antardaerah dan menghindari potensi konflik horizontal.

"Kami sepakat, bukan soal kepemilikan, tapi soal berbagi manfaat," ungkap Bobby.

Dengan pertemuan ini, kedua pemimpin daerah ingin menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antarprovinsi adalah kunci dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah dan pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan.

(op/j006)