Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR -Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyampaikan harapannya agar kota yang dipimpinnya dapat meraih peringkat pertama sebagai Kota Toleran di Indonesia pada tahun 2026.
Pernyataan ini disampaikan saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di rumah dinas Wali Kota pada Sabtu (7/6/2025).
"Semoga tahun depan Pematangsiantar bisa jadi nomor satu sebagai Kota Toleran di Indonesia. Itu harapannya," ujar Wesly di hadapan para tamu dan ASN yang hadir.
Kegiatan penyembelihan kurban kali ini melibatkan 9 ekor sapi dan 1 ekor kambing, termasuk satu ekor sapi kurban dari Wali Kota Wesly Silalahi dan keluarga.
Kurban tersebut menjadi bagian dari perayaan Iduladha yang juga dimaknai sebagai momentum memperkuat tali silaturahmi antar warga dan pemerintah.
Wesly mengajak seluruh masyarakat Pematangsiantar untuk terus menjaga dan meningkatkan sikap toleransi yang selama ini telah menjadi kekuatan kota tersebut. "Sekaligus, memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial," imbuhnya.
Ketua Panitia Kurban, Zainal Siahaan, menjelaskan bahwa tahun ini menjadi tahun kedelapan pelaksanaan kurban oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.
"Alhamdulillah, tahun ini bertambah. Satu ekor sapi dari Bapak Wali Kota bersama keluarga. Mudah-mudahan tahun depan hewan kurban makin bertambah," ujarnya.
Sebanyak 850 penerima manfaat menerima daging kurban tahun ini, yang disalurkan kepada fakir miskin, panti asuhan, dan warga yang membutuhkan.
Sebagai informasi, Pematangsiantar sebelumnya telah meraih peringkat ke-5 Kota Paling Toleran di Indonesia. Pemko terus berupaya memperkuat harmoni sosial demi meraih peringkat tertinggi di masa mendatang.*
(bs/j006)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI