JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
Tak hanya melibatkan oknum di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), kini muncul indikasi keterlibatan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi dalam praktik korupsi ini.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, yang menyebut bahwa proses izin tinggal dan kerja TKA berada di bawah kewenangan Imigrasi dan memiliki potensi penyalahgunaan wewenang serupa.
Baca Juga:
"Kami menduga hal tersebut tidak hanya terjadi di Kemenaker. Karena setelah RPTKA, masih ada proses lanjutan untuk mendapatkan izin tinggal dan kerja dari Imigrasi," ujar Budi, Senin (9/6/2025).
KPK menegaskan potensi penyelidikan terhadap oknum di lingkungan Imigrasi sedang dalam proses. Tujuannya tidak hanya menghentikan aliran korupsi di satu instansi, tetapi juga membersihkan praktik suap dan gratifikasi dari hulu ke hilir dalam layanan perizinan TKA.
Baca Juga:
"Apakah KPK akan masuk ke ranah Imigrasi? Tentu berpotensi ke sana, karena ini bagian dari pelayanan publik. Tujuannya agar IPK kita benar-benar bersih," tegas Budi.
Dugaan ini menguat setelah dalam penyidikan kasus Kemenaker, KPK menemukan nilai gratifikasi mencapai Rp 53,7 miliar, di mana sebagian dana juga mengalir ke berbagai oknum pegawai.
KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka dari Kemenaker dalam kasus ini, termasuk pejabat eselon satu dan dua yang diduga menerima pembagian dana hasil pemerasan:
Suhartono (SUH) – Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020–2023
Haryanto (HAR) – Direktur PPTKA 2019–2024, Dirjen Binapenta 2024–2025
Wisnu Pramono (WP) – Direktur PPTKA 2017–2019
Devi Angraeni (DA) – Koordinator Uji Kelayakan 2020–2024
JAKARTA Kementerian Transmigrasi menargetkan 2.000 peserta terpilih untuk menerima Beasiswa Patriot pada tahun 2026. Program ini ditujuka
Pendidikan
JAKARTA Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyatakan keyakinannya bahwa mahasiswa baru tahun ajaran ini akan diajarkan tentang
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan pemilik PT Jembatan Nusantara (PT JN), Adjie, pada Rabu (11/6). Namun, belum genap
Hukum dan Kriminal
MEKKAH Menteri Agama Nasaruddin Umar membantah keras adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak ibad
Agama
BATAM Seorang perempuan berinisial MA di Kota Batam menjadi korban perampokan setelah bertemu dengan pria yang dikenalnya melalui aplika
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sengketa batas wilayah kembali mencuat antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menyusul polemik kepemilikan atas empat p
Nasional
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penghitungan uang tunai hampir Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas
Hukum dan Kriminal
BOGOTA Kondisi calon presiden Kolombia, Miguel Uribe, mulai menunjukkan tandatanda perbaikan setelah sempat dalam kondisi kritis akibat
Internasional
NGAWI Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya NgawiSolo, tepatnya di Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu
Peristiwa
TANGERANG Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membebaskan bea masuk dan pajak atas barangbarang milik jemaah haji
Agama