JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
Tak hanya melibatkan oknum di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), kini muncul indikasi keterlibatan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi dalam praktik korupsi ini.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, yang menyebut bahwa proses izin tinggal dan kerja TKA berada di bawah kewenangan Imigrasi dan memiliki potensi penyalahgunaan wewenang serupa.
Baca Juga:
"Kami menduga hal tersebut tidak hanya terjadi di Kemenaker. Karena setelah RPTKA, masih ada proses lanjutan untuk mendapatkan izin tinggal dan kerja dari Imigrasi," ujar Budi, Senin (9/6/2025).
KPK menegaskan potensi penyelidikan terhadap oknum di lingkungan Imigrasi sedang dalam proses. Tujuannya tidak hanya menghentikan aliran korupsi di satu instansi, tetapi juga membersihkan praktik suap dan gratifikasi dari hulu ke hilir dalam layanan perizinan TKA.
Baca Juga:
"Apakah KPK akan masuk ke ranah Imigrasi? Tentu berpotensi ke sana, karena ini bagian dari pelayanan publik. Tujuannya agar IPK kita benar-benar bersih," tegas Budi.
Dugaan ini menguat setelah dalam penyidikan kasus Kemenaker, KPK menemukan nilai gratifikasi mencapai Rp 53,7 miliar, di mana sebagian dana juga mengalir ke berbagai oknum pegawai.
KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka dari Kemenaker dalam kasus ini, termasuk pejabat eselon satu dan dua yang diduga menerima pembagian dana hasil pemerasan:
Suhartono (SUH) – Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020–2023
Haryanto (HAR) – Direktur PPTKA 2019–2024, Dirjen Binapenta 2024–2025
Wisnu Pramono (WP) – Direktur PPTKA 2017–2019
Devi Angraeni (DA) – Koordinator Uji Kelayakan 2020–2024
Gatot Widiartono (GW) – Mantan Kasubdit PPTKA
Putri Citra Wahyoe (PCW) – Staf Direktorat PPTKA 2019–2024
Jamal Shodiqin (JS) – Staf Direktorat PPTKA
Alfa Eshad (AE) – Staf Direktorat PPTKA
Sebanyak Rp 8,94 miliar dari total gratifikasi disebut dibagikan kepada 85 pegawai di Direktorat PPTKA.
KPK Fokus Penyelamatan Sistem Perizinan TKA
Budi menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berkembang, terutama dalam menelusuri pihak-pihak di Imigrasi yang berperan dalam kelanjutan proses perizinan TKA.
"Kami sudah punya indikasi ke arah sana. Saat ini kami sedang mengumpulkan alat bukti untuk mendalami keterlibatan di jalur Imigrasi," pungkasnya.
KPK berharap melalui penyelidikan menyeluruh, kepercayaan publik terhadap sistem perizinan dan pelayanan publik dapat pulih, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.*
(bs/j006)
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE, M.AP melepas pemulangan mahasis
Peristiwa
TAKENGON Putra asli tanah Gayo, Ipda Muslim Hasan, resmi dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2025 dan kini menyandang
Sosok
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut) menggelar rekonstruksi kasus home industri
Hukum dan Kriminal
JEMBRANA Dalam rangka mempererat hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat serta menjaga stabilitas wilayah, Babinsa Desa Manist
Nasional
Oleh Nursanjaya AbdullahDALAM beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan fenomena yang mengusik nurani negara begitu sigap menertibkan sega
Opini
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan hari ini dengan penguatan. Pada pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat naik 11,
Ekonomi
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat tren penurunan harga sejumlah komoditas pangan pada Selasa pagi (29/7/2025). Namun, beb
Ekonomi
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada perdagangan Selasa (29/7). Mengacu data Bloomberg, r
Ekonomi
NEW YORK Insiden penembakan tragis terjadi di kawasan pusat bisnis Manhattan, New York, pada Senin (28/7) sore waktu setempat.Sedikitnya
Internasional
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel menyampaikan keprihatinannya terhadap ta
Ekonomi