Desak Mendagri Batalkan Keputusan Kontroversial, Demokrat Nilai Klaim 4 Pulau Aceh oleh Sumut Picu Konflik Horizontal

MEDAN – Polemik penetapan empat pulau di Aceh yang diklaim menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menuai kritik.

Kader Partai Demokrat Arief Tampubolon meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera membatalkan keputusan tersebut demi menjaga keharmonisan antara masyarakat Aceh dan Sumut.

Arief merespons keputusan Mendagri bernomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pulau, yang menetapkan empat pulau yang selama ini dianggap bagian dari Aceh menjadi wilayah Sumut.

"Tito harus membatalkan keputusannya tersebut, segera keluarkan keputusan susulan untuk menganulir keputusan 4 pulau Aceh jadi milik Sumut," tegas Arief di Medan, Senin (9/6/2025).

Alumni Lemhannas RI itu menilai keputusan Mendagri sangat janggal dan mengandung kecurigaan politis.

"Apapun agenda di balik keputusan ini, jangan sampai menimbulkan konflik horizontal antara Aceh dan Sumut. Tidak mungkin keputusan itu keluar kalau tidak ada permintaan. Jadi, wajar saja kita curiga," katanya.

Arief menyayangkan keputusan tersebut karena dinilai tidak mempertimbangkan nilai historis dan kearifan lokal masyarakat di kedua provinsi.

"Tito saya rasa tidak paham sejarah hubungan masyarakat Aceh dan Sumut. Jangan sampai keputusan ini merusak harmoni yang sudah terjalin lama," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief juga mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk bersikap bijak dan tidak memaksakan kepemilikan wilayah.

"Tak kalah bagus pulau-pulau yang ada di Sumut seperti Pulau Nias. Kalau dikelola dengan baik, Pulau Nias bisa lebih bagus dari Pulau Bali. Jadi, sebaiknya Bobby jangan terlalu ambisius dengan empat pulau Aceh itu," pungkas Arief.

Perseteruan administratif ini dinilai rawan menjadi polemik yang lebih besar jika tidak segera ditangani secara adil dan transparan oleh pemerintah pusat.*