MEDAN – Polemik penetapan empat pulau di Aceh yang diklaim menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menuai kritik.
Kader Partai Demokrat Arief Tampubolon meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera membatalkan keputusan tersebut demi menjaga keharmonisan antara masyarakat Aceh dan Sumut.
Arief merespons keputusan Mendagri bernomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pulau, yang menetapkan empat pulau yang selama ini dianggap bagian dari Aceh menjadi wilayah Sumut.
Baca Juga:
"Tito harus membatalkan keputusannya tersebut, segera keluarkan keputusan susulan untuk menganulir keputusan 4 pulau Aceh jadi milik Sumut," tegas Arief di Medan, Senin (9/6/2025).
Alumni Lemhannas RI itu menilai keputusan Mendagri sangat janggal dan mengandung kecurigaan politis.
Baca Juga:
"Apapun agenda di balik keputusan ini, jangan sampai menimbulkan konflik horizontal antara Aceh dan Sumut. Tidak mungkin keputusan itu keluar kalau tidak ada permintaan. Jadi, wajar saja kita curiga," katanya.
Arief menyayangkan keputusan tersebut karena dinilai tidak mempertimbangkan nilai historis dan kearifan lokal masyarakat di kedua provinsi.
"Tito saya rasa tidak paham sejarah hubungan masyarakat Aceh dan Sumut. Jangan sampai keputusan ini merusak harmoni yang sudah terjalin lama," ujarnya.
Lebih lanjut, Arief juga mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk bersikap bijak dan tidak memaksakan kepemilikan wilayah.
"Tak kalah bagus pulau-pulau yang ada di Sumut seperti Pulau Nias. Kalau dikelola dengan baik, Pulau Nias bisa lebih bagus dari Pulau Bali. Jadi, sebaiknya Bobby jangan terlalu ambisius dengan empat pulau Aceh itu," pungkas Arief.
Perseteruan administratif ini dinilai rawan menjadi polemik yang lebih besar jika tidak segera ditangani secara adil dan transparan oleh pemerintah pusat.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal