
Polda Sumut Tempati Peringkat Kedua Tingkat Kejahatan Tertinggi Nasional
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan KriminalJAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait kelanjutan operasional tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah tersebut, satu IUP milik PT GAG Nikel tetap berjalan sementara empat lainnya dicabut pemerintah.
Bahlil menyatakan bahwa PT GAG Nikel telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai prosedur yang berlaku dan memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). "Itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL.
Baca Juga:
Karena itu juga adalah bagian dari aset negara, selama kita awasi betul, arahan Bapak Presiden kita harus awasi betul lingkungannya," ungkap Bahlil saat konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/6).
Menurutnya, PT GAG Nikel dipandang masih dapat melanjutkan aktivitas penambangan karena memenuhi persyaratan lingkungan dan aturan yang berlaku.
Baca Juga:
Sedangkan untuk empat perusahaan yang izinnya dicabut, Bahlil menegaskan mereka telah melanggar aturan, terutama terkait ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Ada beberapa alasan pencabutan IUP tersebut. Pertama, pelanggaran lingkungan. Kedua, kawasan tersebut harus dilindungi termasuk biota laut dan konservasi. Ketiga, keputusan berdasarkan rapat terbatas yang juga mempertimbangkan masukan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat," jelas Bahlil.
Bahlil juga menambahkan bahwa izin-izin tersebut diberikan sebelum kawasan tersebut resmi ditetapkan sebagai Geopark. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian khusus agar Raja Ampat tetap terjaga sebagai destinasi wisata dunia sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan negara.
Berikut daftar 4 IUP yang dicabut:
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
Izin berlaku hingga 26 Februari 2033, wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan KriminalSUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
NasionalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
EkonomiJAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
PolitikKUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
InternasionalSAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
EkonomiHALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
PeristiwaJAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan KriminalJAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
PeristiwaJAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik