Pegawai Kementerian HAM Gugat Menteri Natalius Pigai ke PTUN Jakarta
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH– Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau akrab disapa Mualem mengumpulkan 17 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Aceh dalam pertemuan tertutup di Pendopo Gubernur, Jumat malam (13/6/2025).
Pertemuan ini digelar guna merapatkan barisan menyikapi pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara yang diputuskan lewat SK Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Empat pulau yang dipersoalkan, yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, sebelumnya tercatat sebagai wilayah Kabupaten Aceh Singkil, namun kini ditetapkan masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
"Pertemuan ini bukan untuk memperdebatkan status keempat pulau. Semua pihak tahu, dari sisi sejarah, budaya, dan adat istiadat, pulau-pulau itu adalah milik Aceh," kata anggota DPR RI Teuku Abdul Khalid.
Khalid, politisi Partai Gerindra dari Dapil Aceh II, menegaskan pertemuan difokuskan untuk menyatukan langkah wakil rakyat asal Aceh di Senayan dalam mendesak pemerintah pusat mencabut SK tersebut dan mengembalikan hak wilayah Aceh.
"Ini soal menjaga martabat Aceh. Kita bukan menuntut yang bukan-bukan, hanya menegaskan kembali hak yang telah sah secara historis dan administratif," tegasnya.
Langkah kolektif ini merupakan bagian dari upaya diplomasi politik Aceh untuk menghindari potensi konflik terbuka yang dapat memecah keharmonisan antarwilayah di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, keempat pulau yang disengketakan disebut memiliki potensi sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, yang nilainya mencapai miliaran barel.
Klaim pengalihan wilayah ini menuai kecurigaan adanya motif ekonomi yang mendasari keputusan Kemendagri.
Gubernur Aceh dan para legislator daerah kini menyiapkan berbagai dokumen dan pendekatan hukum untuk menuntut pembatalan SK tersebut, termasuk menggunakan jalur Mahkamah Agung jika diperlukan.
"Ini bukan hanya soal batas, ini soal harga diri dan keadilan bagi masyarakat Aceh," tandas Khalid.
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Mahasiswa Universitas Aufa Royhan menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) d
PENDIDIKAN
MEDAN Persidangan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan eks perkebunan milik PTPN kepada pengembang properti kembali digelar di Pengadila
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menawarkan akses bebas hambatan melintasi Selat Ho
INTERNASIONAL
NTT Ratusan paus pilot terdampar di perairan dangkal Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (
PERISTIWA
JAKARTA Pembina Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan, Ida Yulidina Purbaya, mendorong pengembangan komoditas perkebunan strategi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa operasi militer terhadap Iran sangat tuntas dan jauh lebih cepat dari p
INTERNASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sebagai langk
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah bagi Pegawai Pemerinta
PEMERINTAHAN