Dugaan Korupsi Dana Insentif Fiskal Binjai Menguat, Realisasi Baru 50 Persen Hingga Juni 2025

Dugaan ini diperparah oleh sorotan terhadap Inspektorat Binjai yang dianggap "merestui" praktik tersebut dengan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Kasus ini telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Binjai.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan delapan OPD telah diperiksa, termasuk BPKPAD.

"Semua dinas terkait sudah dipanggil. Ini sedang didalami. Sudah delapan dinas yang diperiksa," ujar Noprianto.

Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, diketahui mengajukan permohonan dana insentif fiskal kepada pemerintah pusat melalui surat bernomor: 900.I.11-0728 tertanggal 12 Januari 2023.

Namun, pemanfaatan dana tersebut kini menjadi sorotan tajam publik dan aparat penegak hukum.

Gelombang aksi damai dari masyarakat juga terus berlangsung, mendesak Kejari Binjai segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi ini.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengelolaan keuangan daerah yang semestinya berpihak pada rakyat.

Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat menjadi keharusan demi menyelamatkan dana publik dari cengkeraman perilaku koruptif.*

(sp/a008)