Mendagri Tito Karnavian: Sejumlah ASN Terlibat dalam Dukungan Pilkada 2024, Perlu Formula Pencegahan

JAKARTA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam upaya memenangkan kandidat tertentu di Pilkada 2024. Fenomena ini melibatkan ASN dari eselon I hingga tingkat bawah, baik melalui ajakan maupun inisiatif pribadi.

Hal ini disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

“Soal pemimpin, ini memang dilematis. Karena ASN, terutama Sekda ke bawah, cenderung diajak atau diminta untuk mendukung pasangan calon (paslon), baik yang inkumben maupun lawannya,” ujar Tito.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa tidak semua ASN terlibat karena tekanan. Ada pula yang secara sukarela menawarkan diri mendukung kandidat yang diprediksi menang besar berdasarkan survei.

“Kadang-kadang mereka menyodorkan diri kepada kandidat yang menurut mereka punya peluang besar untuk menang. Ini dilakukan agar mereka dianggap berjasa, sehingga setelahnya bisa mempertahankan jabatan atau bahkan naik pangkat,” jelas Tito.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut memiliki risiko, terutama jika kandidat yang didukung kalah. “Kalau kandidat yang dia dukung kalah, risiko besar menanti. Sebaliknya, kalau menang, mereka merasa aman dan diuntungkan,” tambahnya.

Tito menjelaskan bahwa ketidaknetralan ASN tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Suriah. Ia mencontohkan, dalam beberapa pemerintahan, pergantian pemimpin sering kali diikuti dengan rotasi besar-besaran pada posisi ASN.

“Di pemerintahan manapun, seperti Korea, Malaysia, bahkan Suriah, praktik ini terjadi. Mereka yang cepat beradaptasi dengan kekuasaan biasanya aman, sedangkan yang lambat, bisa tersingkir,” ungkap Tito.

Ia menilai bahwa perlu ada formula untuk mencegah praktik ini, salah satunya dengan memperkuat regulasi dan membentuk lembaga yang dapat menjadi penengah. “Misalnya, Kemenpan RB atau BKN bisa diberikan wewenang untuk memproteksi ASN agar tetap profesional dan tidak terpengaruh politik praktis,” tuturnya.

Tito menegaskan bahwa netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga demokrasi yang sehat. Ia berharap upaya bersama dapat dilakukan untuk memastikan ASN tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab profesional mereka, terlepas dari siapa yang menjadi pemimpin politik.

“Netralitas ASN harus dijaga. Kita perlu mencari jalan untuk membuat sistem yang lebih baik demi mencegah ketidakprofesionalan,” pungkas Tito.

(N/014)