PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
BADUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan penataan dan penertiban jaringan utilitas yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan wisatawan.
Langkah nyata dilakukan dengan mengawal dan mendampingi proses penertiban jaringan kabel di sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Badung.
Penertiban jaringan utilitas kembali dilaksanakan pada Jumat (20/6/2025), di ruas Jalan Aseman, tepatnya di kawasan Jalan Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, didampingi Kepala Kejari Badung Sutrisno Margi Utomo, Sekda Badung, sejumlah kepala OPD, serta para pemilik utilitas dari berbagai provider.
"Kami tidak sekadar mengawasi, tetapi aktif mendampingi dan mendorong agar program strategis ini berjalan efektif demi kenyamanan dan estetika wilayah Badung," tegas Kajari Sutrisno Margi Utomo.
Langkah penertiban ini merupakan kelanjutan dari program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang diinisiasi Kejari Badung sejak 2024.
Melalui program tersebut, Bidang Intelijen Kejari Badung dikerahkan untuk melakukan pengamanan setiap proyek infrastruktur, termasuk memastikan penurunan jaringan utilitas ke dalam tunnel bawah trotoar yang sudah disiapkan Pemkab Badung.
Kajari dan Bupati secara simbolis memotong kabel yang semrawut sebagai penanda dimulainya penertiban fisik.
Beberapa ruas jalan yang telah lebih dulu ditertibkan antara lain Jalan Kayu Tulang Selatan, Jalan Basangkasa, Jalan Dewi Sri, dan Jalan Nelayan Canggu.
"Kami ingin Badung menjadi kabupaten pertama di Bali yang bebas dari kabel udara dan jaringan utilitas semrawut," ungkap Bupati I Wayan Adi Arnawa.
Penertiban ini mengacu pada Perda Kabupaten Badung No. 19 Tahun 2016 tentang Jaringan Utilitas Terpadu.
Meskipun perda tersebut telah disahkan sejak beberapa tahun lalu, implementasinya baru direalisasikan secara konkret sejak 2024 menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait dampak jaringan utilitas terhadap pelaksanaan upacara adat dan estetika kawasan pariwisata.
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL