
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
JAKARTA -Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, menjadi sorotan publik setelah dilaporkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait polemik pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam sebuah keterangan video, JK menuduh Agung Laksono berusaha merebut kursi Ketua Umum PMI secara ilegal, sebuah tindakan yang disebutnya sebagai kebiasaan Agung Laksono.
Jusuf Kalla dalam videonya mengungkapkan bahwa upaya tersebut merupakan pengkhianatan terhadap organisasi PMI dan berbahaya bagi kemanusiaan. “Kami sudah melapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau,” ujar JK, yang merujuk pada langkah Agung yang menurutnya telah menciptakan ketegangan dalam tubuh PMI.
Menurut JK, Agung Laksono memiliki rekam jejak yang sama di dalam Partai Golkar, di mana dia pernah memicu perpecahan dalam partai tersebut. “Itu ilegal dan pengkhianatan. Pak Agung Laksono pernah pecah Golkar dan membentuk Kosgoro tandingan, itu hobinya, tapi itu harus kita lawan,” lanjut JK.
Namun, kubu Agung Laksono membantah tuduhan tersebut. Sekretaris Jenderal PMI versi kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, mengklaim bahwa adanya kejanggalan dalam Munas PMI yang digelar sebelumnya. Salah satunya adalah pembatasan pembahasan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dianggap menghambat diskusi mengenai masa jabatan Ketua Umum PMI, yang menjadi isu penting dalam proses pemilihan tersebut.
Ulla juga menyebut bahwa pihaknya telah mendapatkan 254 suara dukungan dalam Munas tandingan yang digelar oleh kubu Agung Laksono, yang akhirnya menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029. Sementara itu, dalam Munas versi Jusuf Kalla, JK terpilih sebagai Ketua Umum PMI dengan aklamasi.
Agung Laksono, yang lahir di Semarang pada 23 Maret 1949, dikenal luas sebagai politikus senior yang telah mengabdi dalam berbagai posisi penting di Partai Golkar. Karier politiknya dimulai sejak menjadi Ketua Angkatan Muda Partai Golkar pada 1984-1989, hingga menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957. Di pemerintahan, Agung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi Menteri Agama serta Menteri Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, Agung Laksono juga pernah menjabat Ketua DPR RI periode 2004-2009 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) pada periode 2019-2024. Harta kekayaannya, berdasarkan laporan LHKPN 2023, mencapai Rp 66.875.961.232, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, serta harta bergerak lainnya.
Ketegangan antara JK dan Agung Laksono ini semakin memperuncing kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi PMI, yang berdampak pada kedua kubu yang saling bersaing untuk merebut posisi ketua umum. Sementara itu, polisi kini tengah menyelidiki laporan yang disampaikan oleh Jusuf Kalla.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan