Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengambil langkah-langkah antisipatif menyusul prediksi mundurnya musim kemarau 2025 dan durasinya yang lebih pendek dari biasanya.
Dalam keterangannya di Balai Kota, Pramono mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih akurat.
"Saya berkomunikasi secara langsung dengan Kepala BMKG dan beliau juga mengirimkan prediksi secara lebih detail kepada saya. Maka dengan demikian pemerintah Jakarta tentu mengantisipasi terhadap hal itu," ujar Pramono, Senin (30/6).
Menurutnya, cuaca yang tidak menentu telah menyebabkan dampak tidak langsung bagi Jakarta, seperti kemacetan parah di wilayah Jakarta Barat baru-baru ini. Hal ini menjadi indikator bahwa perubahan iklim dan pola hujan harus ditanggapi secara cepat dan fleksibel.
"Curah hujan sering berubah. Seperti kemarin terjadi walaupun sebenarnya bukan di Jakarta. Dampaknya ke Jakarta seperti di Jakarta Barat, ketika terjadi kemacetan yang tinggi sekali," imbuhnya.
Pramono menegaskan bahwa koordinasi harian dengan berbagai dinas dan stakeholder terus dilakukan agar pemerintah daerah bisa responsif terhadap perubahan cuaca, baik hujan mendadak maupun potensi kekeringan singkat saat kemarau tiba.
"Pemerintah Jakarta setiap hari secara detail selalu berkomunikasi dengan jajaran terkait untuk mengantisipasi hal itu. Seperti 2-3 hari yang lalu ada kebanjiran walaupun hanya sebentar di Jakarta Selatan. Maka penanganannya juga harus betul-betul waktu by waktu, time by time," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa hingga awal Juni 2025, baru sekitar 19% zona musim di Indonesia yang memasuki musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh curah hujan di atas normal yang masih terjadi hingga Mei 2025.
"Prediksi musim dan bulanan yang kami rilis sejak Maret lalu menunjukkan adanya anomali curah hujan di wilayah-wilayah selatan Indonesia seperti Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, dan ini menjadi dasar utama dalam memprediksi mundurnya musim kemarau tahun ini," ujar Dwikorita, Sabtu (21/6).
Dengan kondisi ini, Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia diimbau untuk bersiap menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir lokal hingga gangguan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.*
(oz/j006)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN