Menko Polkam Budi Gunawan Usul Indonesia Tiru Sistem Pemberantasan Korupsi Finlandia dengan Big Data

JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) mengusulkan agar Indonesia dapat meniru sistem pemberantasan korupsi yang diterapkan di negara Finlandia, dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti big data analytics. Hal ini disampaikannya dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (9(Menko Polkam) Budi Gunawan (BG)/12/2024).

Budi Gunawan menjelaskan, sistem pemberantasan korupsi di Finlandia yang menggunakan big data analytics untuk mendeteksi pola korupsi bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Dengan teknologi tersebut, pemerintah Finlandia berhasil melakukan deteksi dini terhadap potensi korupsi dan melakukan evaluasi kebijakan untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.

“Pemerintah juga dapat meniru, atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Budi dalam sambutannya.

Selain itu, Budi menekankan pentingnya penerapan e-government sebagai salah satu alat untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Menurutnya, e-government akan membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan menciptakan sistem yang lebih terbuka dan terkontrol.

“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Budi Gunawan.

Budi juga mengungkapkan bahwa sistem pelayanan publik berbasis online akan terus dikembangkan untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan petugas. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menikmati pelayanan publik dengan lebih mudah, seperti dalam hal pembuatan KTP atau pembayaran pajak, tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas, sehingga dapat mengurangi praktik pungutan liar.

“Tujuannya agar masyarakat dapat menjalani pelayanan publik tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas,” tutup Budi.

(N/014)