Unimed Umumkan Daya Tampung Jalur Mandiri 2026, Kedokteran Hanya 13 Kursi!
MEDAN Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai memb
PENDIDIKAN
MEDAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menilai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan secara maksimal.
Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Kesehatan, disebut menjadi salah satu faktor utama.
Penilaian ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PDIP, Lily, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Atas Perda KTR, Senin (7/7/2025).
"Dari pemantauan yang kami lakukan, salah satu faktor yang menyebabkan Perda KTR di Kota Medan tidak berjalan maksimal adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan," ujar Lily saat membacakan pandangan umum Fraksi PDIP.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Fraksi PDIP menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menyosialisasikan ketentuan hukum kepada masyarakat, mengingat dampak rokok, baik tembakau maupun elektrik, yang membahayakan kesehatan publik.
"Saat ini variasi rokok semakin banyak, baik rokok tembakau maupun rokok elektrik. Hal ini berbahaya, baik bagi perokok aktif maupun pasif," kata Lily.
Fraksi PDIP juga menyoroti relevansi perubahan Perda KTR dengan ketentuan terbaru dalam Pasal 431 ayat 5 dan 6 PP No. 28 Tahun 2024, yang merupakan turunan dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Untuk itu kami ingin mendapatkan penjelasan, apakah sosialisasi PP tersebut sudah dilakukan? Bentuk-bentuk sosialisasi apa saja yang sudah dilaksanakan?" tanya Lily.
Dalam catatan Fraksi PDIP, Perda No.3 Tahun 2014 hanya mencakup tujuh kawasan KTR, yakni fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.
Melalui Ranperda perubahan, Fraksi PDIP mengusulkan agar fasilitas pelayanan olahraga ditambahkan sebagai kawasan KTR baru.
MEDAN Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai memb
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
BINJAI Ratusan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Binjai menggeruduk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tid
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas Lique
EKONOMI
ACEH SINGKIL Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam mendorong
PEMERINTAHAN