PADANGSIDIMPUAN — Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 untuk penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dana ini digunakan untuk pembiayaan jasa konsultansi yang bertujuan mendukung penataan ruang kota yang lebih akurat dan berkelanjutan.
Anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padangsidimpuan di bawah kepemimpinan Kadis PUPR saat itu, Ahmad Juni Nasution.
Baca Juga:
Seluruh paket kegiatan terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan menjadi bagian dari upaya revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Padangsidimpuan 2013–2033.
Rincian Penggunaan Anggaran
Baca Juga:
Tahun Anggaran 2023:
- RDTR Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
Nilai: Rp394.161.000
Konsultan: PT Trijaya Utama Konsultan (Medan)
- RDTR Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Nilai: Rp394.405.200
Konsultan: CV Hosmap (Medan)
- RDTR Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Nilai: Rp394.405.200
Konsultan: CV Hosmap (Medan)
- Revisi RTRW Kota Padangsidimpuan
Nilai: Rp594.405.738
Konsultan: PT Cita Kreasi Letena (Medan)
Tahun Anggaran 2024:
- RDTR Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
Nilai: Rp444.555.000
Konsultan: PT Cita Kreasi Letena (Medan)
- RDTR Kecamatan Hutaimbaru
Nilai: Rp445.221.000
Konsultan: CV Hosmap (Medan)
- RDTR Kecamatan Angkola Julu
Nilai: Rp445.221.000
Konsultan: CV Hosmap (Medan)
Total keseluruhan pengeluaran untuk jasa konsultansi mencapai Rp3 miliar, seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan.
Penyusunan RDTR dan revisi RTRW ini diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat dalam proses perencanaan dan penerbitan izin pemanfaatan ruang secara terintegrasi.
RDTR juga penting dalam mendorong investasi, pengendalian tata ruang, serta penegakan hukum terkait pelanggaran ruang.
Meski anggaran telah terserap, kelanjutan implementasi revisi RTRW maupun pemanfaatan RDTR belum mendapatkan penjelasan resmi dari pejabat terkait.
Hingga berita ini ditulis, Plt. Kepala Dinas PUPR Padangsidimpuan, Imbalo Siregar, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan terkait progres revisi dokumen tata ruang tersebut.*
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi