BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA — Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 7 dalam rangka ekspose realisasi pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Padang Lawas Utara ini dihadiri langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumut Dapil 7, di antaranya Roby Agusman Harahap (Ketua Tim), Aswin Parinduri, Syamsul Qamar, Abdul Rahim Siregar, Rahmat Rayyan Nasution, Syahrul Ependi Siregar, Tondi Roni Tua, Muniruddin, dan Hermansyah Lubis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mula Rotua, S.Sos., Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., para pimpinan OPD, pimpinan BUMN dan perusahaan swasta, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Basri Harahap mengapresiasi kedatangan para anggota legislatif Sumut, seraya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang merata.
"Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan laporan realisasi dana BKP dan dana bagi hasil pajak daerah, sekaligus menyerap masukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan ke depan," ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan bahwa berbagai program yang didanai dari BKP TA 2024 telah dimanfaatkan sesuai peruntukan, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar, sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Dana bagi hasil pajak daerah juga telah disalurkan secara proporsional ke perangkat daerah yang berwenang.
Ketua Tim Kunjungan DPRD Sumut Dapil 7, Roby Agusman Harahap, dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran provinsi.
"Kami ingin memastikan bahwa dana yang dikucurkan benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi langsung dari pemerintah kabupaten maupun masyarakat setempat," tegas Roby.
Menurutnya, penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran publik, guna membangun kepercayaan serta menjamin tercapainya hasil yang berkelanjutan.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berharap terbangunnya sinergi yang semakin kuat dengan pemerintah provinsi.
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang berbuka puasa, ratusan anak yatim dan dhuafa tampak berbaris rapi di Gedung Serba Guna Aceh Sepakat, Medan, membawa kant
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperingati Nuzulul Qur&039an 1447 H / 2026 M pada Jumat malam (6/3/2026), selepas sh
PEMERINTAHAN
BANDUNG Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifik
NASIONAL
BOGOR Sebuah surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum
KESEHATAN
JAKARTA Ribuan massa menggelar aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina bertajuk Indonesia Bukan Satpam Israel di Jalan Medan Merd
PERISTIWA
MEDAN Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mengkritik pelaksanaan program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Med
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari praktik KKNkorupsi, kolusi, dan nepotisme
NASIONAL