Wagub Sumut Ajak Anak Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif, Dorong Inovasi hingga Tembus Pasar Global
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengajak generasi muda untuk memperkuat potensi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi k
EKONOMI
PADANG LAWAS UTARA — Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 7 dalam rangka ekspose realisasi pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Padang Lawas Utara ini dihadiri langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumut Dapil 7, di antaranya Roby Agusman Harahap (Ketua Tim), Aswin Parinduri, Syamsul Qamar, Abdul Rahim Siregar, Rahmat Rayyan Nasution, Syahrul Ependi Siregar, Tondi Roni Tua, Muniruddin, dan Hermansyah Lubis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mula Rotua, S.Sos., Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., para pimpinan OPD, pimpinan BUMN dan perusahaan swasta, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Basri Harahap mengapresiasi kedatangan para anggota legislatif Sumut, seraya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang merata.
"Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan laporan realisasi dana BKP dan dana bagi hasil pajak daerah, sekaligus menyerap masukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan ke depan," ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan bahwa berbagai program yang didanai dari BKP TA 2024 telah dimanfaatkan sesuai peruntukan, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar, sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Dana bagi hasil pajak daerah juga telah disalurkan secara proporsional ke perangkat daerah yang berwenang.
Ketua Tim Kunjungan DPRD Sumut Dapil 7, Roby Agusman Harahap, dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran provinsi.
"Kami ingin memastikan bahwa dana yang dikucurkan benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi langsung dari pemerintah kabupaten maupun masyarakat setempat," tegas Roby.
Menurutnya, penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran publik, guna membangun kepercayaan serta menjamin tercapainya hasil yang berkelanjutan.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berharap terbangunnya sinergi yang semakin kuat dengan pemerintah provinsi.
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengajak generasi muda untuk memperkuat potensi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi k
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya regulasi yang tegas dalam penanganan pengungsi luar n
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan Kamis (23/4/2026). Rupiah ditutup turun 105 poin atau 0,61 persen
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia tengah memb
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tajam pada perdagangan Kamis (23/4/2026). IHSG anjlok 163 poin atau 2,16 pers
EKONOMI
JAKARTA Polemik pascavonis 7 tahun penjara terhadap aktor Ammar Zoni terus bergulir. Kali ini, kuasa hukum Ammar, Jon Mathias, melontark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, memastikan pemerintah telah menyiapkan solusi terkait utang proyek
EKONOMI
JAKARTA Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA FBI daFBI dan Polri berhasil membongkar jaringan phishing global dalam operasi siber bersama yang telah berlangsung selama beberap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan Indonesia tidak akan memberlakukan pungutan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Ma
INTERNASIONAL