PADANG LAWAS UTARA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan Tingkat II untuk Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Jumat (11/07/2025).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mula Rotua, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Samsul Bahri Daulay, S.Ag. dan Jonner Partaonan Harahap, serta dihadiri oleh Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., Wakil Bupati H. Basri Harahap, Anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, serta tamu undangan lainnya.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Bupati Reski Basyah Harahap menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur legislatif atas sinergi dan dukungannya terhadap pembahasan dan penerimaan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029.
"Rekomendasi yang disampaikan DPRD berupa catatan strategis, saran, dan koreksi akan menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam pengambilan kebijakan demi perbaikan kinerja pemerintahan ke depan," ujar Bupati.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Kemitraan yang solid antara seluruh lembaga di daerah ini adalah fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah," imbuhnya.
Bupati juga mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat, untuk terus aktif berpartisipasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap program pembangunan yang dirancang pemerintah.
Rapat ini menjadi tonggak penting dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal