TAPSEL - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, terutama di sektor layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Penerangan Hukum Antikorupsi yang digelar bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel, Kamis (24/7), bertempat di Aula Dinas Kesehatan Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok.
"Tidak boleh ada proyek fiktif, tidak boleh ada mark-up. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat, khususnya di sektor vital seperti rumah sakit dan puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan publik," tegas Gus Irawan dalam sambutannya.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk dua sektor utama: pendidikan dan kesehatan. Dari total APBD sekitar Rp1,5 triliun, Dinas Pendidikan menerima Rp470 miliar, sementara Dinas Kesehatan mendapatkan lebih dari Rp200 miliar.
Namun, Gus Irawan mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan serius akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemotongan tersebut mengurangi anggaran Tapsel sebesar Rp113,5 miliar, sehingga memengaruhi berbagai program pembangunan dan belanja modal.
Baca Juga:
Digitalisasi dan Transparansi
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, Gus Irawan menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, serta digitalisasi sebagai solusi. Saat ini, seluruh unit pelayanan telah terhubung dengan Cash Management System (CMS) untuk memastikan transparansi keuangan dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
"Kita harus memperkuat budaya antikorupsi dan membangun sistem pelayanan publik yang bersih dan efisien. Digitalisasi bukan hanya tren, tapi kebutuhan mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas," pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari langkah sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di tengah tantangan pengelolaan anggaran.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal