TAPANULI SELATAN – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Gemar Sitanggang, menyampaikan klarifikasi terkait simpang siur informasi mengenai besaran dan pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Gemar kepada awak media di kediamannya pada Jumat (25/7/2025) pukul 11.15 WIB.
Dalam pernyataannya, ia didampingi sejumlah perangkat desa dan tokoh masyarakat, antara lain Sahala Harahap, Muhammad Solikin (Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan), Roy Marbun (Kaur Umum/Perencanaan), serta Dora Marbun (Kaur Keuangan/Bendahara).
Rincian SILPA 2024
Gemar Sitanggang menjelaskan bahwa total SILPA Desa Aek Natas Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 6.264.622, dengan rincian sebagai berikut:
- SILPA Bunga Bank 2024: Rp 596.088
- SILPA Dana Desa 2024: Rp 5.501.500
- SILPA Alokasi Dana Desa (ADD): Rp 167.801
- SILPA Lain-lain (Dll): Rp 19.233
Penggunaan Kembali SILPA di Tahun 2025
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat nilai investasi di wilayahnya. adsensePada semester I tahu
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengimbau seluruh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Sumut aga
Pemerintahan
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan A
Pemerintahan
LABUHANBATU SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahguna
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan bahwa Gerard Vanenburg tetap akan menangani Tim Nasional Indonesia U23,
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah membantarkan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (M
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar syarat pendidikan minimal calon presiden (capres), calo
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan masih banyak aset negara yang selama ini tidak dikelola dengan optimal, bahkan sebagian bes
Nasional
JAKARTA Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri atas 713 ekonom meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program Mak
Nasional
