200 Pemda Ajukan Sekolah Rakyat, Mendagri Tito: Tak Semua Bisa Disetujui

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permohonan untuk mendirikan Sekolah Rakyat, namun tidak semua akan disetujui karena keterbatasan lahan dan ketentuan teknis lainnya.

"Pemda banyak sekali yang mengajukan, melebihi 200 bahkan. Tapi ada yang hanya punya lahan 2.000 meter persegi, padahal kriterianya lima hektare," kata Tito di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

Kriteria Ketat untuk Sekolah Rakyat

Tito menjelaskan, pemerintah pusat menginginkan standar lahan minimal 5.000 meter persegi (lima hektare) agar Sekolah Rakyat dapat dilengkapi dengan fasilitas memadai, seperti:

Lapangan olahraga

Asrama

Laboratorium

Ruang praktik dan keterampilan

"Aset-aset pemda yang idle bisa dioptimalkan. Kalau sebelumnya jadi beban, lewat Sekolah Rakyat bisa jadi produktif," ujar Tito.

Presiden Prabowo Ingin 200 Sekolah Rakyat Segera Diluncurkan

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pembangunan 200 Sekolah Rakyat tahap pertama segera dimulai. Ia bahkan menginginkan sekolah-sekolah ini hadir di seluruh jenjang pendidikan — mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA — dengan konsep boarding school khusus untuk masyarakat kurang mampu.

"Keinginan Pak Presiden, Sekolah Rakyat ini lengkap. Harus ada boarding, dan untuk semua jenjang. Tapi tetap harus dicek di lapangan," imbuh Tito.

Sekolah Rakyat untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dengan konsep pemerataan dan keadilan pendidikan, proyek ini juga akan menjadi sarana optimalisasi aset daerah.

"Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi soal keadilan sosial. Lahan yang tidak digunakan akan dipakai untuk masa depan anak-anak bangsa," tutup Mendagri.*

(j006)