Ramai Dipertanyakan, Wali Kota Medan Akhirnya Ungkap Alasan ke Luar Negeri
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam menjadi contoh kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor.
Dalam sambutannya saat Apel Operasi Terpadu dan Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bupati mengingatkan bahwa keteladanan harus dimulai dari internal pemerintahan.
"Jangan sampai pemerintah justru menjadi contoh buruk. Seluruh ASN, kepala dinas, hingga pejabat daerah wajib tertib administrasi kendaraan. Keteladanan dimulai dari diri sendiri," ujar Gus Irawan di halaman Satpas Satlantas Polres Tapsel, Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Rabu (30/7/2025).
Apel kesiapan operasi terpadu ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tapsel, AKBP Yon Edi Winara, dan diikuti oleh personel gabungan dari unsur Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, UPT Bapenda Provinsi Sumatera Utara wilayah Sipirok, serta perwakilan Jasa Raharja Cabang Padangsidimpuan.
Menurut Bupati, pajak kendaraan bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga bentuk nyata partisipasi warga negara dalam pembangunan daerah.
Ia menambahkan, dana yang terkumpul dari pajak tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat luas.
"Pajak kendaraan berkontribusi besar terhadap pembangunan, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan masyarakat. Jika kita patuh, maka kita turut membangun," tegas Gus Irawan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mencapai target-target penerimaan pajak, khususnya pada sektor kendaraan bermotor yang masih kerap menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan dan belum optimalnya akurasi data kendaraan.
Menanggapi arahan tersebut, Kapolres Tapsel AKBP Yon Edi Winara menyatakan kesiapannya mendukung penuh upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak, melalui pendekatan humanis dan edukatif.
"Operasi terpadu ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga edukasi. Kami ingin membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk tertib membayar pajak dan taat aturan berlalu lintas," ungkap Kapolres.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Di tengah kembali melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2026, publik kembal
EKONOMI
BINJAI Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyebut peringatan Hari Ulang Tahun ke154 Binjai menjadi momentum penting untuk memperkua
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Polda Aceh membantah kabar yang beredar di sejumlah media terkait penetapan Bupati Aceh Timur, Iskandar AlFarlaky, sebagai t
NASIONAL
MEDAN Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemain Free Fire kembali berburu kode redeem terbaru yang dibagikan pada Minggu, 17 Mei 2026. Sejumlah kode masih aktif dan dapa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program priorit
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai tidak menghentikan pembangun
NASIONAL