Pakai KKPD hingga Rp1,2 Miliar untuk Judol, Eks Camat Medan Maimun Dibebastugaskan 12 Bulan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam menjadi contoh kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor.
Dalam sambutannya saat Apel Operasi Terpadu dan Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bupati mengingatkan bahwa keteladanan harus dimulai dari internal pemerintahan.
"Jangan sampai pemerintah justru menjadi contoh buruk. Seluruh ASN, kepala dinas, hingga pejabat daerah wajib tertib administrasi kendaraan. Keteladanan dimulai dari diri sendiri," ujar Gus Irawan di halaman Satpas Satlantas Polres Tapsel, Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Rabu (30/7/2025).
Apel kesiapan operasi terpadu ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tapsel, AKBP Yon Edi Winara, dan diikuti oleh personel gabungan dari unsur Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, UPT Bapenda Provinsi Sumatera Utara wilayah Sipirok, serta perwakilan Jasa Raharja Cabang Padangsidimpuan.
Menurut Bupati, pajak kendaraan bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga bentuk nyata partisipasi warga negara dalam pembangunan daerah.
Ia menambahkan, dana yang terkumpul dari pajak tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat luas.
"Pajak kendaraan berkontribusi besar terhadap pembangunan, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan masyarakat. Jika kita patuh, maka kita turut membangun," tegas Gus Irawan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mencapai target-target penerimaan pajak, khususnya pada sektor kendaraan bermotor yang masih kerap menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan dan belum optimalnya akurasi data kendaraan.
Menanggapi arahan tersebut, Kapolres Tapsel AKBP Yon Edi Winara menyatakan kesiapannya mendukung penuh upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak, melalui pendekatan humanis dan edukatif.
"Operasi terpadu ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga edukasi. Kami ingin membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk tertib membayar pajak dan taat aturan berlalu lintas," ungkap Kapolres.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya.*
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN J
HUKUM DAN KRIMINAL