MEDAN - Keluhan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran kembali mencuat. Warga mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mendistribusikan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menjelaskan bahwa bansos pusat seperti PKH dan BPNT bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kami hanya mengirim data berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Medan. Penentuan siapa yang menerima, itu wewenang pusat," ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Baca Juga:
Warga Diminta Aktif Daftar DTKS
Khoiruddin meminta masyarakat yang merasa layak menerima bansos namun belum terdata, agar melapor ke kepala lingkungan atau lurah setempat untuk didaftarkan ke DTKS. Saat ini, kata dia, pemutakhiran DTKS sedang berlangsung untuk memastikan data lebih akurat dan tepat sasaran.
Baca Juga:
"Masyarakat harus proaktif. Kalau tidak terdata, tentu tak bisa mendapatkan bantuan," tegasnya.
Bansos dari Pemko Medan Hanya untuk Disabilitas
Terkait bansos yang bersumber dari Pemko Medan, Khoiruddin menjelaskan bahwa pihaknya tidak menyalurkan bansos tunai, melainkan alat bantu kesehatan seperti kursi roda untuk penyandang disabilitas yang sudah terverifikasi dalam DTKS.
Selain itu, Pemko juga merancang program beasiswa untuk mahasiswa asal Medan, namun hanya untuk yang terdaftar dalam DTKS.
"Karena ada efisiensi anggaran, kuota beasiswa tahun ini kemungkinan berkurang dibanding tahun lalu," tambahnya.
BALI Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi melantik struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Politik
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), secara resmi membuka Muktamar keV Halaqoh BEM
Politik
MADINA, SUMATERA UTARA Duka mendalam menyelimuti Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, menyusul kematian tragis Diva, seorang sis
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung, akan menghadapi Western Sydney Wanderers (WSW) dalam laga persahabatan internasional
Olahraga
KEPULAUAN YAPEN Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025
Pemerintahan
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan amnesti kepada 1.116 narapidana, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap 21 tersangka dalam kas
Nasional
BALI Suasana haru mewarnai penutupan Kongres keVI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDC
Politik
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan ucapan duka mendalam atas wafatnya mantan Menteri Koordinator Ekono
Politik
